Menahan Tekanan APBN, Sampai Kapan?

ESKALASI konflik geopolitik di Timur Tengah belum kunjung mereda. Saat opini ini ditulis, Presiden AS Donald Trump bahkan mengunggah langsung di media sosial soal serangan udara ke Isfahan, Iran, dengan bom penghancur bunker berdaya ledak besar. Pesan yang muncul bukan sekadar militer, melainkan sinyal bahwa konflik masih jauh dari kata selesai. Dalam konteks energi global, ini memperpanjang ketidakpastian.

Selat Hormuz tetap menjadi titik paling krusial. Sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia melewati jalur sempit itu, setara dengan 17–20 juta barel per hari, ditambah sekitar seperlima perdagangan liquefied natural gas (LNG) global. Ketika risiko di jalur itu meningkat, harga energi global akan sulit turun secara cepat. Bagi Indonesia, ini berarti tekanan langsung pada impor energi, nilai tukar, dan pada akhirnya APBN.

Beban Fiskal
Hari ini tekanan tersebut sudah nyata. Dengan harga minyak yang bertahan jauh di atas asumsi APBN dan nilai tukar rupiah yang melemah, subsidi serta kompensasi energi berpotensi kembali membengkak.

Dalam beberapa tahun terakhir, beban subsidi energi Indonesia pernah berada di kisaran Rp300 triliun hingga mendekati Rp500 triliun. Setiap kenaikan harga minyak USD 10 per barel dapat menambah beban fiskal dalam puluhan triliun rupiah. Jika harga bertahan di atas USD 100/barel dan kurs lebih dari Rp17.000, ruang fiskal akan tergerus lebih cepat dari yang direncanakan.

Namun, tekanan terhadap APBN tidak hanya datang dari energi. Ada dimensi lain yang mulai menguat: pangan.

Gangguan di kawasan Teluk tidak hanya memengaruhi minyak, tetapi juga pupuk. Negara-negara di kawasan itu merupakan pemasok utama pupuk berbasis gas seperti urea dan amonia yang menjadi tulang punggung produksi pertanian global. Ketika harga gas naik atau distribusi terganggu, biaya produksi pupuk meningkat dan pasokan akan lebih ketat.

Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi potensi fenomena Godzilla El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga 6 bulan dengan intensitas lebih kuat daripada siklus biasa. Dampak utamanya adalah penurunan curah hujan dan risiko kekeringan di berbagai sentra produksi pangan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa El Nino dapat menurunkan produktivitas pertanian secara signifikan jika tidak diantisipasi dengan baik.

Pemerintah memang telah menyiapkan cadangan pangan dalam jumlah besar. Cadangan beras di Bulog saat ini berkisar 4,3 juta ton dan ditargetkan meningkat hingga lebih dari 5 juta ton. Di luar itu, terdapat stok di sektor rumah tangga, hotel, serta restoran yang diperkirakan mencapai 12,5 juta ton. Juga potensi panen dari lahan eksisting yang bisa mencapai 11 juta ton. Secara agregat, total ketersediaan mendekati 27 juta ton.
Namun, persoalan utamanya bukan hanya pada kecukupan saat ini, melainkan keberlanjutan pasokan di tengah tekanan yang berlapis.

Jika El Nino menekan produksi dan pada saat yang sama distribusi serta harga pupuk terganggu akibat dinamika global, kemampuan untuk menjaga tingkat produksi menjadi tantangan utama. Dalam kondisi seperti ini, stok yang besar hari ini bisa tergerus lebih cepat dari perkiraan.

Di sinilah risiko perubahan fase mulai terlihat. Tekanan pupuk akan meningkatkan biaya tanam. Kekeringan akan menurunkan hasil panen. Kombinasi keduanya dapat mendorong kenaikan harga pangan dalam waktu yang relatif singkat. Dengan kata lain, krisis pupuk berpotensi berkembang menjadi krisis pangan.

Dampaknya akan langsung terasa pada masyarakat. Harga pangan adalah komponen paling sensitif dalam inflasi. Kenaikan harga beras, gula, dan kebutuhan pokok lain bakal langsung menekan daya beli, terutama kelompok berpendapatan rendah. Jika itu terjadi bersamaan dengan kenaikan harga energi dan barang konsumsi lain, tekanan terhadap konsumsi rumah tangga akan makin besar.

Intervensi
Dalam situasi seperti ini, APBN kembali menjadi tumpuan. Pemerintah tidak hanya harus menahan harga energi, tetapi juga menjaga stabilitas pangan melalui berbagai intervensi. Mulai subsidi, bantuan sosial, hingga operasi pasar. Artinya, tekanan fiskal datang dari dua arah sekaligus: energi dan pangan.

Masalahnya, APBN memiliki batas. Dengan defisit yang dijaga di sekitar 3 persen dari PDB, ruang untuk menambah beban baru tidak besar. Jika tekanan energi dan pangan berlangsung dalam waktu panjang, pilihan kebijakan akan makin sempit. Trade-off tidak lagi bisa dihindari.

Di sinilah urgensi antisipasi menjadi sangat penting. Ketahanan pangan tidak cukup hanya dengan memastikan stok hari ini, tetapi harus menjamin keberlanjutan produksi. Distribusi pupuk harus dijaga agar tidak terganggu. Infrastruktur irigasi dan pengelolaan air harus benar-benar dioptimalkan, terutama di tengah potensi kekeringan.

Pada saat yang sama, ketahanan energi juga harus diperkuat untuk mengurangi tekanan terhadap APBN. Tanpa langkah struktural, setiap gejolak global akan selalu berujung pada tekanan fiskal yang berulang.

Pada akhirnya, pertanyaan ’’sampai kapan APBN mampu menahan ini?’’ menjadi makin relevan. Bukan karena APBN tidak kuat, melainkan karena tekanan yang dihadapi tidak lagi tunggal. Energi, pangan, dan iklim datang bersamaan, saling memperkuat, dan bermuara pada fiskal negara. (*)