Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengkritik pola komunikasi pemerintah, terutama yang dijalankan para menteri dan juru bicara Presiden Prabowo Subianto.
Ia menilai sejumlah kebijakan strategis yang sejatinya telah dirancang secara matang belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
Menurut Idrus, persoalan utama bukan berada pada isi kebijakan. Ia meyakini arah kebijakan pemerintah sudah memiliki landasan kuat, mulai dari ideologi, falsafah bangsa, konstitusi, hingga semangat kebersamaan dalam keberagaman.
Namun, lemahnya penyampaian membuat kebijakan tersebut kerap disalahartikan publik.
Ia menyebut kebijakan yang ada sebenarnya telah disusun melalui perencanaan dan proyeksi yang matang, bukan keputusan yang muncul secara tiba-tiba. Tanpa penjelasan yang komprehensif dan terstruktur, pemerintah berisiko dipersepsikan berjalan tanpa arah.
Idrus menegaskan, para pembantu presiden semestinya aktif menjelaskan dan memperkuat kebijakan, bukan justru membiarkan ruang tafsir berkembang liar di tengah masyarakat.
Secara umum, ia menilai pemerintahan Prabowo memulai langkah dengan niat baik yang sejalan dengan nilai-nilai dasar bangsa. Hal itu tercermin dari upaya membangun Indonesia sebagai “rumah besar bersama” dengan melibatkan seluruh elemen dalam pembangunan.
Ia juga menekankan pentingnya keberlanjutan program nasional, termasuk melanjutkan kebijakan strategis pemerintahan sebelumnya seperti hilirisasi industri guna memperkuat kemandirian ekonomi.
Selain itu, pemerintah dinilai telah merancang berbagai kebijakan fundamental yang berorientasi masa depan, seperti penguatan ketahanan energi dan pangan, pengembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan (AI), hingga pemberdayaan koperasi dan UMKM.
Meski demikian, Idrus mengingatkan bahwa kebijakan besar membutuhkan narasi yang kuat, transparan, dan konsisten. Pemerintah perlu menjelaskan secara rinci tahapan implementasi kebijakan, termasuk berbagai kemungkinan yang dapat terjadi.
Ia secara khusus menyoroti peran juru bicara dan menteri yang dinilai belum maksimal dalam membangun narasi kebijakan. Menurutnya, komunikasi tidak cukup sekadar merespons kritik, melainkan harus proaktif sejak awal.
Para menteri, lanjutnya, juga dituntut mampu menerjemahkan kebijakan strategis presiden ke dalam program konkret yang mudah dipahami masyarakat.
Di tengah kritik tersebut, Idrus turut menyinggung tekanan global, terutama akibat meningkatnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Situasi ini berdampak pada pasokan energi dunia, termasuk di Asia Tenggara yang harga BBM-nya naik tinggi. (***)
Laporan : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO