Perilaku Amoral dari Pemimpin: Bahaya Pengabaian Etika bagi Organisasi

TIDAK semua pemimpin yang berbahaya adalah pemimpin yang melakukan kesalahan. Meskipun kesalahan seorang pemimpin tentu memiliki dampak signifikan terhadap organisasi, ada pula pemimpin yang justru merusak organisasi karena memilih untuk diam dan tidak berbuat apa-apa ketika menghadapi persoalan etika.

Pemimpin seperti ini disebut pemimpin amoral, yaitu pemimpin yang merusak bukan karena sifat jahat, melainkan karena tidak peka dan tidak peduli terhadap isu moral yang muncul di tempat kerja. Mereka tidak menegur pelanggaran, tidak memberi contoh integritas, dan tidak menunjukkan arah mana yang benar atau salah. Sekilas, sikap ini tampak seolah-olah “netral,” padahal sikap “netral” ini justru menciptakan ruang abu-abu moral yang membuat para bawahan bingung membedakan batas antara benar dan salah.

Dalam riset yang kami lakukan terhadap para akademisi di salah satu daerah di Indonesia (Abdillah et al., 2024), ditemukan bahwa pemimpin amoral dapat memicu perilaku sabotase pengetahuan (knowledge sabotage). Ini adalah kondisi ketika bawahan dengan sengaja memberikan informasi yang salah kepada rekan kerja demi menjatuhkan atau memperlambat pekerjaan orang lain.

Dampaknya? Potensi inovasi terhambat, kolaborasi hancur, dan organisasi kehilangan kepercayaan internal.

Hasil ini sejalan dengan temuan Quade, Bonner, dan Greenbaum (2022) dari Baylor University (USA), yang menunjukkan bahwa ketika pemimpin tidak memberi arahan etika, bawahan cenderung kehilangan keberanian moral untuk membedakan dan menegakkan yang benar. Tanpa keberanian moral tersebut, bawahan lebih mudah tergoda untuk berperilaku tidak etis, seperti berbohong, mencuri, atau menipu rekan kerja, karena tidak ada kompas moral yang memandu tindakan mereka.

Seseorang membutuhkan tiga kekuatan moral agar dapat bertindak etis. Pertama, rasa tanggung jawab terhadap keputusan moral. Kedua, keyakinan diri untuk melakukan hal yang benar. Ketiga, keberanian untuk bertindak etis meskipun berisiko.

Nah, kepemimpinan amoral dapat merusak ketiganya, terutama keberanian untuk bertindak etis. Bayangkan seorang pegawai atau karyawan yang tahu bahwa atasannya tidak akan menegur jika terjadi pelanggaran etika di tempat kerja. Lama-kelamaan, pegawai itu berpikir, “Untuk apa repot-repot menegakkan yang benar kalau bos saya saja diam?” Inilah titik di mana keheningan pemimpin menjadi pupuk subur bagi tumbuhnya perilaku tidak etis.

Lebih parah lagi, efek negatif dari kepemimpinan amoral justru semakin kuat di organisasi yang secara formal memiliki budaya etis yang tinggi. Hal ini terjadi karena muncul kontradiksi antara nilai organisasi yang ideal dan perilaku pasif pemimpinnya (seperti yang ditemukan dalam riset Quade dan rekan-rekannya). Akibatnya, bawahan menjadi semakin bingung dan frustrasi, lalu memilih jalan pintas demi kenyamanan pribadi.

Selain itu, bawahan yang tidak mendapat teladan etika dari atasannya lambat laun kehilangan kepekaan moral. Mereka tidak lagi merasa perlu melakukan hal yang benar, karena tidak ada contoh nyata dari pemimpin mereka. Lama-kelamaan, muncul kemerosotan identitas moral individu. Ketika pemimpin diam terhadap pelanggaran etika, bawahan menangkap sinyal bahwa hal itu tidak menjadi masalah. Norma organisasi pun menjadi kabur. Dalam kondisi seperti ini, perilaku yang tadinya salah bisa terasa wajar dan akhirnya diterima di tempat kerja.

Ketika Pengabaian Etika Menggerogoti Budaya
Baik pada organisasi nirlaba seperti kampus dan instansi pemerintah, maupun pada organisasi profit seperti korporasi, pemimpin sering kali beralasan bahwa mereka tidak mau mencampuri urusan moral bawahan agar tidak dianggap “sok suci.”

Namun, penelitian demi penelitian menunjukkan bahwa pengabaian terhadap etika merupakan bentuk kepemimpinan yang berbahaya. Dalam jangka panjang, organisasi yang dipimpin secara amoral akan menghadapi penurunan moralitas kolektif. Karyawan tak lagi peka terhadap nilai-nilai mana yang benar dan mana yang salah. Akibatnya, budaya organisasi pun perlahan rusak.

Pelanggaran-pelanggaran etis yang terjadi dianggap lumrah karena tidak ada teguran. Selain itu, krisis kepercayaan akan muncul, baik dari publik maupun dari bawahan yang kehilangan respek terhadap pemimpinnya.

Seperti kata Carroll (1987):
“Pemimpin amoral bukanlah pemimpin yang jahat, melainkan mereka yang ‘gigi moralnya’ berada di posisi netral.”

Dan pemimpin yang “netral” terhadap etika pada akhirnya akan menciptakan organisasi tanpa arah moral.

Kepemimpinan bukan hanya soal mencapai target, tetapi juga soal menjaga nilai. Pemimpin sejati harus berani menegaskan standar etika secara terbuka, menegur pelanggaran tanpa takut kehilangan popularitas, dan menjadi teladan integritas dalam tindakan sehari-hari. Diam bukan pilihan. Dalam konteks etika, diam berarti ikut bersalah. Sikap pasif seorang pemimpin tidak hanya membuat bawahannya bingung, tetapi juga mendorong mereka untuk ikut-ikutan melanggar, karena tidak ada arahan moral yang jelas.

Organisasi ibarat kapal besar. Etika adalah kompasnya, dan pemimpin adalah nakhodanya. Tanpa kompas, kapal mungkin tetap melaju, tetapi tidak tahu ke mana tujuannya. Pemimpin amoral mungkin merasa aman karena tidak membuat keputusan etis yang berisiko, tetapi sebenarnya mereka sedang menenggelamkan kapalnya perlahan-lahan. (*)