Buka konten ini
SEOUL (BP) – Kementerian Pendidikan Korea Selatan mengecam keras keputusan panel pemerintah Jepang yang menyetujui buku teks sekolah menengah berisi apa yang disebut Seoul sebagai “distorsi sejarah”.
Dalam pernyataannya, kementerian pendidikan Korea menyebut buku-buku itu mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Dokdo dan memutarbalikkan fakta sejarah berdasarkan perspektif Jepang yang berpusat pada dirinya sendiri. Mereka mendesak pemerintah Jepang segera melakukan koreksi.
Kementerian ini menyoroti sejumlah fakta yang dianggap diputarbalikkan, termasuk klaim Jepang atas Dokdo dan penjabaran yang meremehkan atau menutupi kejahatan imperialisme Jepang, seperti kerja paksa dan perbudakan seksual oleh Tentara Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia II.
Tak hanya itu, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan memanggil Hirotaka Matsuo, wakil kepala misi Kedutaan Jepang di Seoul, untuk menyampaikan protes resmi.
Pada 24 Maret, kementerian pendidikan Jepang menyetujui serangkaian buku teks untuk digunakan di sekolah menengah mulai tahun ajaran 2027. Buku-buku tersebut mencakup sejarah Jepang, sejarah dunia, ilmu sosial, dan geografi, sebagian besar mirip dengan buku yang disetujui empat tahun lalu, termasuk klaim Jepang atas Dokdo.
Salah satu buku yang diterbitkan Teikoku Shoin menyatakan, “Takeshima (nama Jepang untuk Dokdo) adalah wilayah Jepang yang sah, dimasukkan ke Prefektur Shimane sesuai hukum internasional setelah pemerintah Jepang menyatakan pada 1905 bahwa pulau ini milik Jepang,” dan menambahkan Korea Selatan “secara ilegal menduduki” pulau tersebut.
Penerbit lain, Ninomiya Shoten, juga menyertakan klaim Korea “secara ilegal menduduki” Dokdo saat mengajukan screening buku pada 2025. Media Jepang melaporkan, tidak ada komentar yang mewajibkan deskripsi berdasarkan pandangan pemerintah mengenai wilayah atau sejarah modern dan kontemporer.
Dalam panduan kurikulum sekolah menengah yang diumumkan Maret 2018, pemerintah Jepang menegaskan bahwa buku teks harus menyatakan Dokdo adalah wilayah Jepang dan Jepang berupaya menyelesaikan sengketa secara damai.
Seiring waktu, buku sejarah Jepang semakin menonjolkan narasi bahwa tidak ada pemaksaan dalam mobilisasi tenaga kerja perang maupun perbudakan seksual “comfort women”. Pada April 2021, pemerintah Jepang menyatakan istilah “taken away” atau “forcibly taken away” tidak pantas digunakan, diganti dengan “mobilised”.
Sejak itu, istilah yang kontroversial itu dihapus dari buku teks.
“Kementerian Korea akan terus bekerja menciptakan ‘dunia baru yang harmonis berdasarkan pemahaman dan empati antara kedua negara,’ sesuai pidato presiden pada peringatan Gerakan Kemerdekaan 1 Maret,” tegas kementerian.
Mereka menambahkan, “Semakin penting bagi pemerintah Jepang menunjukkan sikap bertanggung jawab untuk memperkuat hubungan baik antara Korea Selatan dan Jepang serta mendorong perdamaian dan kerja sama di Asia Timur Laut.” (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO