Buka konten ini
NEW DELHI (BP) – Supreme Court of India menolak permohonan yang meminta diberlakukannya cuti haid bagi perempuan pekerja dan mahasiswi di seluruh negeri. Para hakim menilai kebijakan tersebut justru bisa berdampak negatif bagi perempuan di dunia kerja.
Dalam sidang yang dipimpin Ketua Hakim Surya Kant, majelis menyatakan bahwa jika cuti haid diwajibkan melalui undang-undang, perusahaan bisa saja enggan merekrut pekerja perempuan.
Menurut para hakim, kebijakan itu juga berpotensi menimbulkan persepsi bahwa perempuan tidak setara dengan rekan kerja laki-laki. Kondisi tersebut dinilai bisa menghambat perkembangan karier perempuan.
Perdebatan soal cuti haid sebenarnya sudah lama memecah opini publik di India. Sebagian pihak sepakat dengan pandangan pengadilan, namun tidak sedikit yang menilai satu atau dua hari cuti setiap bulan justru dapat membantu perempuan yang mengalami nyeri menstruasi.
Permohonan tersebut diajukan oleh pengacara Shailendra Mani Tripathi yang meminta pemerintah menerapkan kebijakan cuti haid secara nasional. Ia berharap perempuan pekerja bisa memperoleh dua hingga tiga hari cuti setiap bulan untuk menghadapi kondisi menstruasi yang berat.
Namun majelis hakim menilai kebijakan semacam itu tidak selalu menguntungkan perempuan. Sebaliknya, aturan tersebut dikhawatirkan memperkuat stereotip gender dan memengaruhi peluang kerja perempuan.
Para hakim juga mengingatkan bahwa perusahaan swasta bisa menjadi ragu merekrut perempuan jika kebijakan tersebut diberlakukan secara wajib.
Meski demikian, pengadilan menyebut pemerintah tetap dapat merumuskan kebijakan terkait cuti haid melalui konsultasi dengan berbagai pihak terkait.
Putusan tersebut kembali memicu perdebatan lama di India tentang apakah cuti haid merupakan langkah progresif untuk melindungi kesehatan perempuan, atau justru memperkuat anggapan bahwa perempuan lebih lemah dalam lingkungan kerja.
Pakar kesehatan masyarakat sekaligus pengacara Sukriti Chauhan menilai pandangan pengadilan tersebut masih menunjukkan kuatnya stigma terhadap menstruasi.
Menurut dia, India sebenarnya memiliki sejumlah aturan yang menekankan pentingnya martabat di tempat kerja, kesetaraan gender, serta lingkungan kerja yang aman bagi perempuan.
“Menolak cuti haid berarti memaksa perempuan bekerja dalam kondisi yang tidak nyaman bahkan berisiko,” ujarnya. Ia menambahkan, kebijakan cuti haid justru dapat mendukung kesehatan perempuan sekaligus meningkatkan produktivitas di tempat kerja.
Sebagian kalangan lain berpendapat bahwa memberikan cuti tambahan khusus bagi perempuan bisa dianggap tidak adil bagi laki-laki. Selain itu, di masyarakat India menstruasi masih sering dianggap tabu.
Dalam beberapa tradisi, perempuan yang sedang menstruasi bahkan tidak diperbolehkan masuk ke tempat ibadah atau menjalani aktivitas tertentu karena dianggap “tidak suci”. Situasi ini membuat sebagian perempuan merasa canggung untuk mengajukan cuti haid.
Meski belum menjadi kebijakan nasional, beberapa wilayah di India sudah menerapkan aturan serupa. Negara bagian Bihar dan Odisha misalnya memberikan dua hari cuti haid setiap bulan bagi pegawai pemerintah.
Sementara itu, negara bagian Kerala menyediakan cuti bagi mahasiswi universitas dan peserta lembaga pelatihan industri. Tahun lalu, negara bagian Karnataka juga mengesahkan aturan yang memberikan satu hari cuti setiap bulan bagi perempuan yang sedang menstruasi.
Sejumlah perusahaan swasta juga mulai menerapkan kebijakan serupa. Pada 2025, konglomerasi industri dan jasa RPG Group memperkenalkan kebijakan cuti haid dua hari per bulan bagi karyawan di anak perusahaannya, CEAT.
Perusahaan teknik Larsen & Toubro juga memberikan satu hari cuti setiap bulan bagi pekerja perempuan. Sementara perusahaan layanan pesan antar makanan Zomato menyediakan hingga 10 hari cuti haid dalam setahun.
Perdebatan mengenai cuti haid di India diperkirakan masih akan terus berlangsung. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO