Buka konten ini
RENCANA Pemerintah Kabupaten Karimun meminjam dana sebesar Rp135 miliar dari Bank Jawa Barat (BJB) masih terus berproses. Namun, hingga kini belum dapat dipastikan kapan pinjaman tersebut akan direalisasikan.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Karimun, Abdullah, yang juga menjadi person in charge (PIC) rencana pinjaman tersebut, mengatakan Pemkab Karimun saat ini masih melengkapi sejumlah persyaratan administrasi.
“Sekarang kami masih menyiapkan berbagai syarat yang dibutuhkan. Selain SK pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Karimun periode 2025–2030, ada juga dokumen lain yang harus dipenuhi,” ujar Abdullah kepada Batam Pos, Jumat (13/3).
Ia menjelaskan, salah satu syarat penting adalah dokumen APBD 2026 yang telah memuat rencana penggunaan anggaran pinjaman tersebut. Dokumen tersebut diperlukan untuk memastikan peruntukan dana pinjaman secara jelas.
Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan evaluasi terhadap APBD 2026 yang sedang berjalan. Langkah ini bertujuan melihat pergerakan pendapatan daerah, baik yang berasal dari pemerintah pusat maupun dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana kemampuan keuangan daerah jika nantinya pinjaman tersebut diajukan,” jelasnya.
Di sisi lain, Pemkab Karimun juga melakukan peninjauan kembali terhadap sejumlah proyek yang telah masuk dalam perencanaan anggaran. Hal ini dilakukan untuk memastikan proyek yang dibiayai benar-benar menjadi prioritas pembangunan.
“Melalui review ini kami ingin memastikan proyek yang dikerjakan memang memberikan manfaat besar bagi masyarakat, sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak mubazir,” katanya.
Menurut Abdullah, proyek yang diprioritaskan harus memiliki efek berganda bagi masyarakat.
Misalnya pembangunan jalan baru yang dapat memperlancar mobilitas warga sekaligus mempermudah distribusi barang kebutuhan.
“Kalau akses jalan semakin baik, tentu biaya distribusi barang bisa lebih murah. Dampaknya, kegiatan ekonomi masyarakat juga bisa tumbuh,” ujarnya.
Karena itu, rencana pinjaman Rp135 miliar tersebut diharapkan benar-benar tepat sasaran dan digunakan untuk pembangunan yang memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Tujuan utamanya adalah mendukung pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (***)
Reporter : SANDI PRAMOSINTO
Editor : GUSTIA BENNY