Buka konten ini

Alumnus Middle East Studies Universitas Gadjah Mada; Dosen Institut Darul-Ulum Banyuanyar, Pamekasan
KEMATIAN pemimpin tertinggi negara kerap diasosiasikan dengan runtuhnya sebuah rezim. Sejarah modern memang menyediakan contoh yang menguatkan asumsi itu. Eksekusi Saddam Hussein (2006), tumbangnya Muammar Kadhafi (2011), bahkan kematian Adolf Hitler (1945) menjadi akhir rezim yang berkuasa.
Namun, dalam kasus Iran, asumsi tersebut terlalu sederhana. Istilah dalam studi keamanan decapitation strike (serangan yang menarget pucuk pimpinan) tidak otomatis menjatuhkan sistem yang telah terlembagakan dan berlapis selama puluhan tahun.
Iran bukanlah rezim personalistik yang berdiri di atas satu individu semata. Sistem republik Islam dibangun dalam arsitektur institusional yang relatif kompleks: ada majelis ahli yang memiliki mandat konstitusional memilih dan mengganti pemimpin tertinggi, dewan penjaga, presiden dan kabinet, serta struktur keamanan dan militer yang telah terintegrasi dalam negara.
Bahkan, pasal 111 konstitusi Iran secara eksplisit mengantisipasi situasi kekosongan kepemimpinan dengan mekanisme kepemimpinan sementara hingga pemimpin definitif dipilih. Artinya, kematian Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei bukanlah titik runtuh, melainkan momen transisi. Dalam politik yang terlembaga, kekuasaan tidak hilang bersama figur, tetapi beralih, dinegosiasikan, dan terkadang diperebutkan.
Tiga Skenario
Setidaknya ada tiga skenario realistis yang paling mungkin terjadi ke depan. Pertama, konsolidasi rezim. Skenario ini paling mungkin terjadi dalam jangka pendek. Ketika sebuah negara merasa berada dalam situasi ancaman eksternal, elite politik cenderung menutup barisan. Narasi nasionalisme dan perlawanan terhadap agresi luar dapat menjadi perekat yang efektif.
Dalam konteks ini, kepemimpinan sementara dapat bergerak cepat. Majelis ahli dapat segera memilih figur kompromi dan struktur keamanan memastikan stabilitas domestik tetap terjaga. Iran telah melewati perang selama 8 tahun dengan Iraq, sanksi ekonomi berat, serta berbagai tekanan internasional. Ketahanan institusionalnya bukan sesuatu yang baru.
Kedua, transformasi internal menuju dominasi keamanan. Kematian pemimpin simbolis sering kali memperkuat aktor yang paling terorganisasi dan paling bersenjata. Dalam situasi perang atau tekanan eksternal, aktor keamanan memiliki legitimasi lebih besar untuk mengambil peran strategis. Jika skenario itu terjadi, Iran mungkin tidak berubah secara ideologis, tetapi berubah dalam distribusi kekuasaannya yang lebih militeristis.
Ketiga, instabilitas domestik yang meluas. Skenario inilah yang sering diharapkan lawan politik Iran, tetapi justru paling sulit terjadi tanpa fragmentasi elite. Protes publik memang mungkin muncul, terutama di tengah tekanan ekonomi, tetapi tanpa retaknya kohesi elite dan aparat keamanan. Pergolakan besar jarang berujung pada perubahan rezim. Sejarah politik Timur Tengah menunjukkan bahwa runtuhnya negara lebih sering terjadi ketika elite terpecah, bukan tekanan jalanan.
Lalu, apa yang mungkin akan dilakukan Iran? Secara strategis, Iran akan berusaha menjaga dua hal sekaligus: legitimasi internal dan daya gentar eksternal. Balasan terhadap serangan tidak harus berupa perang terbuka. Ia bisa berupa operasi asimetris, tekanan diplomatik, atau penguatan jejaring regional. Iran selama ini piawai memainkan strategi tidak langsung, menghindari konfrontasi total, tetapi tetap mempertahankan posisi tawar.
Namun, Iran juga menyadari batasnya. Perang total melawan kekuatan militer besar bukan pilihan rasional. Maka, langkah yang lebih mungkin adalah respons terukur, cukup untuk menjaga reputasi domestik dan regional, tetapi tidak memicu eskalasi tak terkendali.
Dampak Global
Dampak terbesar dari krisis ini mungkin tidak terjadi di Teheran, melainkan di pasar energi dunia. Iran berada di kawasan yang mengendalikan salah satu jalur energi paling strategis di dunia. Ketika stabilitas Iran terguncang, pasar merespons dengan cepat: harga minyak naik, premi risiko meningkat, dan volatilitas pasar keuangan melonjak. Ketidakpastian geopolitik adalah musuh utama stabilitas ekonomi global.
Lonjakan harga energi bukan sekadar angka di layar bursa. Ia berdampak langsung pada inflasi, biaya transportasi, harga pangan, serta stabilitas fiskal banyak negara berkembang.
Negara-negara pengimpor energi akan merasakan tekanan ganda berupa kenaikan harga minyak dan pelemahan mata uang akibat ketidakpastian global. Indonesia akan masuk di dalam pusaran ancaman ini.
Selain itu, ketegangan berkepanjangan berpotensi mengganggu jalur perdagangan dan meningkatkan biaya asuransi maritim. Di sisi lain, negara-negara produsen energi tertentu mungkin justru memperoleh keuntungan jangka pendek. Namun, keuntungan itu sering datang bersama risiko geopolitik yang lebih luas.
Dunia sedang menyaksikan fase penting dalam sejarah Iran. Bukan akhir, melainkan babak baru. Sebagaimana banyak babak baru dalam geopolitik, konsekuensinya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah, tetapi menjalar hingga ke pasar energi, stabilitas keamanan, dan kalkulasi strategis negara-negara lain. (*)