Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Pemerintah akan melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan rumah susun subsidi di Meikarta, Jawa Barat, pada Minggu (8/3) sore. Meikarta merupakan proyek hunian yang dikembangkan oleh Lippo Group sebagai kota mandiri di timur Jakarta, tepatnya Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Resmi diluncurkan pada tahun 2017, nilai investasi Meikarta mencapai Rp287 triliun dengan mencakup lahan sekitar 5.000 hektare.
Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait dalam akun Instagram pribadi @maruararsirait. Rumah susun akan dibangun di Meikarta. “Mohon Doanya… Hari ini Minggu tanggal 8 Maret jam 15 .30 akan dilaksanakan ground breaking Rumah Susun di kawasan Permukiman Meikarta Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,” kata Maruarar.
Dia mengaku, rencana groundbreaking rusun Meikarta ini dilakukan usai memperoleh dukungan banyak pihak. Termasuk Presiden Prabowo Subianto, itu sebabnya ia menyampaikan terima kasih kepada seluruhnya.
“Terima kasih atas dukungan dan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Ketua Satgas Perumahan Bapak Hashim, Bapak Rosan Roeslani Danantara , Kementerian Keuangan, Bapak Mochtar Riady dan Bapak James Riady, Gubernur Jawa Barat Bapak KDM dan Bupati Bekasi,” ujarnya.
Adapun dua hari sebelumnya, Menteri PKP yang akrab disapa Ara ini telah menggelar pertemuan dengan Bos Danantara. Didampingi oleh Bos Lippo Group, James Riady, Ara mengaku pembangunan rusun di Meikarta yang menjadi topik bahasan diskusi mereka.
“Mohon doanya. Malam ini berdiskusi dengan Bos Danantara Bapak Rosan Roeslani bersama Bapak James Riady.. Semoga pembangunan Rumah Susun di Meikarta bisa berjalan dengan baik,” tutu Menteri Ara.
Sebelumnya, Menteri Ara memang menargetkan bahwa pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di Meikarta bisa mulai konstruksi pada 8 Maret 2026.
Sebelum pembangunan dimulai, ia memastikan bahwa Kementerian PKP akan melakukan sejumlah langkah strategis, termasuk memahami kebutuhan dan preferensi konsumen melalui survei dengan metodologi yang baik dan benar.
Selain itu, Ara juga menekankan pentingnya kesiapan ekosistem pendukung hunian. Mulai dari rumah sakit hingga akses transportasi.
Sementara Menteri Maruarar menyatakan bahwa di atas lahan sekitar 10 hektare, direncanakan pembangunan sekitar 18 tower rumah susun yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti Sekolah dasar dan menengah, Klinik kesehatan, Taman bermain anak, Fasilitas olahraga dan Akses transportasi yang terintegrasi.
“Kita ingin rusun subsidi ini menjadi contoh model hunian MBR yang layak dan terpadu dengan fasilitas yang memadai,” ujar Menteri PKP.
Pemerintah akan mempertimbangkan akses fasilitas publik utama seperti tempat ibadah, pasar, sekolah, dan rumah sakit dalam setiap tahapan perencanaan, untuk memastikan kualitas lingkungan hunian.
Seluruh proses pembangunan akan mengikuti aturan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian, termasuk verifikasi status lahan.
“Lahan sawah tidak boleh digunakan untuk pembangunan ini,” tegas Menteri Maruarar. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI