Buka konten ini
DALIH Amerika Serikat (AS) dalam membantu Israel menyerang Iran kini menuai sorotan tajam. Situasi ini mengingatkan publik pada operasi militer ke Irak pada 2003 yang didasarkan pada klaim senjata pemusnah massal yang belakangan terbukti tidak akurat. Kali ini, perbedaan pernyataan antara pejabat pertahanan dan diplomat tertinggi AS memicu penyelidikan di Kongres.
Dalam pertemuan tertutup selama 90 menit dengan anggota komisi pertahanan di Kongres—baik dari DPR maupun Senat—pejabat dari Pentagon menyampaikan bahwa Teheran memang memiliki misil balistik dan jaringan pasukan proksi yang berpotensi mengancam kepentingan AS. Namun demikian, menurut dua sumber yang mengikuti pertemuan tersebut dan dikutip Reuters, tidak ada indikasi bahwa Iran akan menyerang lebih dulu pasukan Amerika.
Pernyataan itu berseberangan dengan yang disampaikan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. Kepada anggota Kongres yang sama, Rubio menyebut bahwa Israel telah memberi tahu Gedung Putih mengenai rencana menyerang Iran, dengan atau tanpa dukungan Washington.
“Dan bahaya yang mengancam adalah, jika Iran diserang (Israel), dan kami yakin mereka akan diserang, Iran akan memburu AS dan kami tak akan diam saja membiarkan itu terjadi,” kata Rubio, seperti dikutip Daily Mail.
Kritik Argumen Rubio
Rubio juga berpendapat bahwa jika Gedung Putih tidak mengambil keputusan untuk bertindak, maka di kemudian hari bisa muncul hearing di Kongres untuk menyelidiki mengapa pemerintah tidak mencegah jatuhnya korban lebih besar, padahal telah memiliki informasi awal.
Namun, argumen tersebut langsung menuai kritik keras, baik dari Partai Demokrat maupun Republik. Joaquin Castro, anggota Kongres dari Demokrat, menilai pernyataan Rubio justru menunjukkan bahwa Israel berpotensi menempatkan pasukan AS dalam posisi berbahaya.
“Pernyataan Menlu Rubio mengindikasikan kalau Israel bakal menempatkan pasukan AS dalam posisi berbahaya jika menyerang Iran. Tapi, tetap saja pemerintah AS terlibat dalam perang mereka dan bukannya justru berusaha membujuk mereka agar membatalkan niat menyerang Iran,” tulisnya di akun X.
Sementara itu, Presiden Donald Trump juga dinilai mengubah-ubah alasan penyerangan. Pada awalnya, ia menyebut rezim Iran menindas demonstran domestik. Namun kemudian, alasan itu bergeser menjadi ancaman pengembangan senjata nuklir Iran yang dianggap membahayakan AS.
Padahal, Menteri Luar Negeri Oman, Badr bin Hamad Al Busaidi, yang menjadi mediator negosiasi kedua negara di Muscat dan Jenewa, menyatakan bahwa Iran telah sepakat untuk menolkan stok uranium yang diperkaya dan mengonversinya menjadi bahan bakar permanen. Iran juga disebut bersedia menjalani verifikasi penuh dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA).
Meski demikian, Trump tetap mengambil langkah militer tanpa meminta persetujuan formal dari Kongres. Jika terbukti melanggar ketentuan konstitusional, langkah tersebut berpotensi membuka ruang proses pemakzulan (impeachment) di kemudian hari.
Perang Iran dan Era AI Militer: 900 Serangan dalam 12 Jam
Konflik antara AS, Israel, dan Iran kini tidak hanya menjadi persoalan geopolitik konvensional, melainkan juga memasuki babak baru dalam sejarah peperangan modern: integrasi kecerdasan buatan (AI) dalam pengambilan keputusan tempur.
Dalam 12 jam pertama operasi gabungan AS-Israel, hampir 900 serangan dilancarkan ke berbagai target di Iran. Skala dan kecepatan tersebut mencerminkan perubahan drastis dalam perencanaan dan eksekusi perang.
Melansir The Guardian, penggunaan sistem AI memungkinkan proses yang sebelumnya memakan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu—seperti verifikasi target, penilaian aspek hukum, hingga koordinasi peluncuran—dipadatkan menjadi hitungan menit bahkan detik.
Laporan tersebut menyebut model AI Claude milik Anthropic digunakan untuk memperpendek apa yang dikenal sebagai “rantai pembunuhan”, yakni proses dari identifikasi target, evaluasi hukum, hingga peluncuran serangan. Model ini diintegrasikan dalam sistem yang dikembangkan Palantir Technologies bersama Pentagon.
Sistem tersebut mampu menganalisis data dalam jumlah sangat besar, mulai dari rekaman pesawat nirawak, intersepsi komunikasi, hingga laporan intelijen manusia.
Selain mengidentifikasi dan memprioritaskan target, sistem juga merekomendasikan jenis persenjataan berdasarkan ketersediaan stok dan efektivitas sebelumnya, serta melakukan penilaian awal atas dasar hukum serangan.
Craig Jones, dosen senior geografi politik di Newcastle University, menyatakan bahwa mesin AI kini mampu membuat rekomendasi target lebih cepat daripada kecepatan pikiran manusia.
Fenomena ini oleh kalangan akademik disebut sebagai “kompresi keputusan”, yakni penyusutan drastis waktu perencanaan operasi militer kompleks. David Leslie, profesor etika teknologi di Queen Mary University of London, memperingatkan adanya risiko “pelimpahan kognitif”, ketika pengambil keputusan manusia merasa terlepas dari konsekuensi karena proses analisis telah dilakukan mesin.
Dampak kemanusiaan dari percepatan tersebut mulai terlihat. Media pemerintah Iran melaporkan 165 orang, banyak di antaranya anak-anak, tewas akibat serangan rudal yang menghantam sebuah sekolah di Iran selatan yang berada dekat barak militer.
Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut insiden itu sebagai pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional, sementara militer AS menyatakan tengah menyelidiki laporan tersebut.
Di sisi lain, belum diketahui secara pasti sejauh mana Iran telah mengintegrasikan AI dalam sistem militernya. Teheran mengklaim pada 2025 telah menggunakan AI dalam sistem penargetan rudal, meski programnya dinilai tertinggal akibat sanksi internasional, terutama dibandingkan dengan kapasitas AI di AS dan Tiongkok.
Perkembangan ini juga terjadi di tengah dinamika politik domestik AS. Pemerintahan sebelumnya sempat menyatakan akan menghentikan penggunaan sistem Anthropic setelah perusahaan tersebut menolak mengizinkan modelnya digunakan untuk senjata sepenuhnya otonom atau pengawasan warga sipil.
Namun, sistem itu tetap digunakan hingga proses penghentian bertahap dilakukan. Sementara itu, OpenAI diketahui menandatangani perjanjian kerja sama dengan Pentagon untuk penggunaan model AI-nya.
Pada akhirnya, konflik Iran bukan lagi sekadar soal batas wilayah atau pengaruh geopolitik. Ia telah menjadi laboratorium nyata bagi integrasi kecerdasan buatan dalam strategi militer modern. Ketika keputusan tempur dipercepat hingga lebih cepat dari hitungan detik, pertanyaan mendasarnya bergeser: bukan lagi siapa yang memiliki senjata paling kuat, melainkan siapa yang mengendalikan proses berpikir di baliknya—manusia atau mesin. (***)
LAPORAN : JP GROUP
Editor : Ratna Irtatik