Buka konten ini
MALAYSIA (BP) – Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin, menilai capaian Indonesia dan Malaysia dalam menangani persoalan perbatasan layak dijadikan rujukan di tingkat global.
Menurut dia, kedua negara menunjukkan komitmen politik yang kuat untuk menuntaskan isu batas wilayah, meski persoalan tersebut tergolong kompleks dan sensitif karena berkaitan langsung dengan kedaulatan serta integritas teritorial masing-masing negara.
“Kami telah membuktikan kepada dunia bahwa persoalan perbatasan yang rumit tetap dapat diselesaikan melalui dialog damai dan perundingan, dengan tujuan akhir memberikan manfaat bagi masyarakat kedua negara,” ujarnya dalam wawancara khusus bersama ANTARA di Jakarta, Selasa (3/3).
Hasrin menjelaskan, garis perbatasan darat Indonesia–Malaysia di Pulau Kalimantan memiliki panjang lebih dari 2.000 kilometer. Nota kesepahaman terbaru bahkan telah mengatur penegasan batas antara Kalimantan Utara dan negara bagian Sabah.
Saat ini, kedua negara masih melanjutkan pembahasan empat outstanding border problems (OBP) yang tersisa. Titik-titik tersebut berada di perbatasan Sarawak dengan Kalimantan Barat serta sebagian wilayah Kalimantan Utara.
Ia menegaskan, proses penentuan batas dilakukan dengan merujuk pada kesepakatan serta konvensi yang telah ada sebelumnya, sehingga setiap keputusan memiliki dasar hukum dan historis yang jelas.
Hasrin optimistis, apabila seluruh persoalan batas wilayah dapat dituntaskan, kerja sama bilateral akan semakin luas. Tidak hanya memperkuat pengamanan perbatasan dan penanganan kejahatan lintas negara, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
“Kolaborasi di wilayah perbatasan bukan hanya penting untuk menghadapi kejahatan transnasional, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi baru,” katanya.
Ia meyakini, setelah isu perbatasan tidak lagi menjadi beban, hubungan Indonesia dan Malaysia akan semakin erat. Kedua pihak, lanjutnya, tetap berkomitmen menyelesaikan berbagai agenda bilateral lain yang masih tersisa.
Sementara itu, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada 21 Januari lalu, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Makhruzi Rahman, mengungkapkan empat OBP yang belum rampung di Kalimantan Barat dan Sarawak, yakni D.400, Gunung Raya, Sibuan, dan Batu Aum.
Empat titik tersebut kini masih dalam tahap survei lapangan secara unilateral oleh tim teknis Indonesia serta pembahasan lanjutan melalui mekanisme kelompok kerja bersama (joint working group). (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO