Buka konten ini
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi resmi agar seluruh kader tidak memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.
Arahan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) tertanggal 24 Februari 2026 yang ditandatangani Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Komarudin Watubun.
Dalam edaran tersebut ditegaskan, program MBG didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk dari realokasi anggaran pendidikan nasional yang bersumber dari pajak masyarakat. Karena menggunakan uang rakyat, PDIP menyatakan berkewajiban mengawal pelaksanaannya agar tepat sasaran, transparan, akuntabel, serta tidak merugikan publik.
Secara kelembagaan, pelaksanaan teknis MBG berada di bawah tanggung jawab Badan Gizi Nasional (BGN).
Melalui surat itu, partai juga meminta seluruh kader, baik yang berada di struktur partai maupun yang duduk di legislatif dan eksekutif, menjaga integritas serta tidak mengambil keuntungan dalam bentuk apa pun dari program tersebut.
Dalam kutipan surat yang disampaikan Jumat (27/2), ditegaskan larangan keras bagi kader, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memperoleh keuntungan finansial ataupun manfaat material lainnya dari program MBG.
Politikus PDIP Guntur Romli menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan pengingat internal agar kader partai berlambang banteng tidak terlibat dalam pengelolaan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Guntur, sejak awal partai tidak pernah memberikan ruang bagi kepentingan individu untuk masuk dalam bisnis yang berkaitan dengan program MBG. Ia menegaskan PDIP menolak segala bentuk komersialisasi atas program tersebut.
“MBG adalah program pemerintah yang diperuntukkan bagi rakyat. Karena itu, tidak boleh ada pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari pelaksanaannya,” ujarnya.
Guntur menambahkan, penegasan ini sekaligus merespons pernyataan Wakil Kepala BGN Nanik Sudaryati yang sebelumnya menyebut seluruh partai politik memiliki dapur MBG atau SPPG.
Ia menekankan bahwa PDIP melarang kader maupun anggotanya terlibat dalam bisnis program tersebut. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO