Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Sarasehan Ekonomi Syariah Jakarta yang mempertemukan 99 ekonom syariah digelar di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (24/2), untuk menyatukan strategi pengarusutamaan ekonomi syariah sebagai pilar pembangunan nasional.
Forum ini melibatkan akademisi, kementerian/lembaga, regulator, pengelola dana umat, dan pelaku industri halal guna menyusun langkah konkret penguatan sektor riil, keuangan syariah, serta tata kelola dana sosial.
Kegiatan diinisiasi CSED INDEF bekerja sama dengan Universitas Paramadina, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Tazkia, Universitas Darussalam Gontor, dan Universitas Trisakti. Lokasi kegiatan berada di Jakarta Selatan.
Sejumlah pejabat hadir, termasuk Wakil Presiden RI ke-13 Ma’ruf Amin sebagai Ketua Penasihat CSED INDEF. Ia menegaskan ekonomi syariah berfungsi sebagai sistem nilai yang menekankan keadilan distribusi dan perlindungan hak milik.
“Ekonomi syariah hadir bukan hanya untuk menciptakan pertumbuhan atau profit, tetapi juga menghadirkan keberkahan,” ujarnya dalam pidato kunci.
Ia menyebut tantangan utama terletak pada kesadaran kolektif, bukan sekadar regulasi. Indonesia dinilai memiliki modal populasi Muslim besar, filantropi zakat dan wakaf, serta industri halal yang terus berkembang.
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Anggito Abimanyu, menyampaikan transformasi ekonomi syariah harus berlangsung bertahap. Ia menekankan prinsip bebas riba, transaksi riil, dan layanan kompetitif sebagai faktor kunci kepercayaan publik.
Dari sektor industri, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, Emmy Suryandari, menyebut pemerintah membangun kawasan industri halal dengan infrastruktur dan sertifikasi terintegrasi.
Langkah ini menargetkan penguatan pasar domestik sekaligus ekspor.
Pengelolaan dana sosial umat juga menjadi agenda pembahasan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan profesionalisme tata kelola zakat, wakaf, dan sedekah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Fadlul Imansyah, menyebut dana kelolaan haji sekitar Rp180 triliun dioptimalkan melalui investasi produktif.
“Kami mencari cara agar pengelolaan keuangan haji lebih optimal, transparan, dan memberikan manfaat besar bagi umat,” katanya.
Sebagai pembanding, kontribusi industri halal nasional pada tahun sebelumnya masih didominasi sektor makanan. Forum ini mendorong diversifikasi ke manufaktur, jasa, dan pembiayaan agar dampak ekonomi lebih luas. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI