Buka konten ini
BATAM (BP) — BP Batam bersama operator air bersih, PT Moya, menggelar rapat internal, Selasa (24/2), di Kantor BP Batam guna menuntaskan persoalan distribusi air bersih yang selama ini dikeluhkan masyarakat.
Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, mengatakan, pembahasan dilakukan secara mendalam dengan dua agenda utama, yakni penyusunan langkah taktis jangka pendek serta strategi jangka panjang penyediaan air bersih di Batam.
“Kami membahas secara sangat serius. Pertama dibahas secara internal terlebih dahulu, yakni langkah taktis dan strategis untuk menyelesaikan persoalan ini. Setelah tim teknis kami bersama tim PT Moya, ABH, dan SPAM BP Batam melakukan rapat, barulah hasilnya dibawa ke tingkat pimpinan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, fokus utama adalah memastikan persoalan air bersih dapat diselesaikan secara permanen, bukan lagi bertahap seperti selama ini.
Sebanyak 18 wilayah yang masuk kategori stress area atau daerah dengan tekanan air rendah akan menjadi prioritas penanganan awal. Program tersebut dirancang sebagai quick win yang ditargetkan selesai dalam kurun waktu tertentu.
“Inti pembahasan, pertama adalah keinginan agar persoalan air ini selesai secara permanen. Tidak bisa lagi dilakukan secara bertahap seperti sekarang. Karena itu, 18 wilayah yang mengalami stress area menjadi prioritas utama,” kata Amsakar.
Selain penanganan jangka pendek, rapat juga membahas kebutuhan pasokan air untuk 10 hingga 30 tahun mendatang. Pembahasan dilakukan secara maraton hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan.
Salah satu skema yang dibahas adalah keterlibatan mitra sebagai investor, sehingga proyek tidak harus menunggu ketersediaan dana PNBP atau anggaran pemerintah.
“Mitra dapat menjadi pihak yang berinvestasi. Mereka bisa langsung mengeksekusi setelah rencana diajukan dan diverifikasi oleh tim,” ujarnya.
Model pengembalian investasi dirancang melalui water charge, yakni pembayaran berdasarkan volume air yang didistribusikan kepada pelanggan. Dengan pola tersebut, pembiayaan tidak bersumber dari APBN atau APBD, melainkan dari tarif air yang dibayarkan masyarakat.
Selain itu, mitra juga dipersilakan mengajukan rencana kerja untuk meningkatkan layanan air bersih, termasuk pembangunan waduk baru, penambahan suplai, maupun peningkatan kapasitas waduk yang sudah ada. Setiap proposal akan melalui proses verifikasi teknis.
Dalam rapat tersebut turut disepakati rencana amandemen kerja sama, namun terbatas pada aspek operasional dan pemeliharaan.
Terkait waktu penanganan di lapangan, Amsakar menyebut beberapa wilayah diproyeksikan mulai membaik dalam tiga bulan ke depan, antara lain kawasan Batu Ampar, Bengkong, dan Tanjung Sengkuang.
Sementara itu, perbaikan jalur distribusi dari Sei Ladi menuju Tanjung Uma dan Tiban membutuhkan waktu lebih lama karena harus disertai pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA).
“Untuk wilayah Batu Ampar, Bengkong, dan Tanjung Sengkuang diperkirakan membutuhkan waktu hingga tiga bulan. Sementara jalur Sei Ladi ke Tanjung Uma dan Tiban memerlukan tambahan waktu karena harus membangun IPA,” kata Amsakar.
Seperti diketahui, sejumlah wilayah mengalami krisis air bersih sejak beberapa bulan terakhir. Misalnya, wilayah Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batuampar. Bahkan, selama Ramadan ini, krisis air di wilayah yang terdiri dari 14 RW tersebut belum mendapatkan solusi konkret kecuali pengantaran air menggunakan mobil tangki maupun truk pengankut tandon air.
Suryani, warga RT 2/RW 2 Tanjung Sengkuang, mengungkapkan pasokan air yang sebelumnya masih mengalir selama tiga hingga empat jam kini semakin berkurang. Air hanya menetes kecil sekitar satu jam pada dini hari.
“Kalau mengalirnya besar meski sebentar tidak masalah, ini cuma ngicir kecil, bagaimana mau penuh (tampungan)?” ujar Suryani, Minggu (15/2) siang.
Menurutnya, kondisi ini membuat warga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, mulai dari mandi, mencuci hingga memasak. Terlebih lagi, kebutuhan air dipastikan meningkat menjelang Ramadan.
Untuk mengatasi kekurangan, distribusi air bersih melalui mobil tangki yang dikoordinasikan pemerintah menjadi satu-satunya harapan warga. Namun, skema pendistribusian dinilai belum efektif dan justru memicu persoalan baru di lapangan.
Warga menyebut pengiriman air dilakukan dua hari sekali dan harus melalui satu pintu koordinasi di tingkat RT/RW. Sementara jumlah tangki yang diterima tidak lagi sebanyak sebelumnya.
“Dulu bisa minta 10 tangki untuk satu RW, makin ke sini makin berkurang,” kata Suryani.
Ia juga mengaku sempat mendengar adanya penambahan jumlah tangki dan jatah air per rumah, namun hingga kini belum terealisasi. (*)
LAPORAN : ARJUNA
Editor : RATNA IRTATIK