Buka konten ini
DI tengah proses konsolidasi internal Partai NasDem di Kepulauan Riau (Kepri), satu nama ikut mencuat: Randi Zulmariadi. Putra mantan Wali Kota Batam sekaligus mantan Kepala BP Batam, Muhamad Rudi, itu disebut-sebut sebagai sosok penting bagi NasDem Kepri dan digadang-gadang bakal mengemban peran strategis sebagai Ketua DPD Partai NasDem Kota Batam.
“Randi merupakan sosok penting bagi NasDem Kepri. Tentunya harapan besar ada di pundak beliau. Kita sedang godok untuk Batam. Semoga rampung dalam waktu dekat,” ujar Petra Paloh saat dikonfirmasi, Rabu (25/2).
Munculnya nama Randi terjadi saat publik juga dihadapkan pada spekulasi lain: kabar bahwa Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam Amsakar Achmad hengkang dari Partai NasDem.
Isu itu berembus kencang dalam beberapa hari terakhir dan memantik berbagai tafsir politik.
Baru-baru ini, Amsakar angkat bicara. Ia menegaskan tidak keluar dari NasDem. Yang ia lakukan adalah melepaskan jabatan sebagai Ketua DPW Partai NasDem Kepulauan Riau demi fokus penuh menuntaskan pekerjaan rumah di Kota Batam.
“Yang benar adalah saya ingin fokus dan memberikan atensi penuh untuk menyelesaikan persoalan di Batam. Jadi saya urungkan masuk dalam jajaran pengurus partai,” ujar Amsakar.
Sebagai Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Amsakar mengakui beban kerja yang dihadapi tidak ringan. Mulai dari persoalan banjir yang terus berulang, distribusi air bersih yang belum stabil, hingga penanganan sampah di tengah derasnya arus investasi dan pertumbuhan kota.
Koordinasi dua lembaga strategis itu, menurutnya, menyita energi dan waktu yang besar. Ia juga menyadari bahwa mengelola partai politik membutuhkan konsentrasi dan totalitas tersendiri.
“Keputusan ini saya ambil secara objektif, melihat beban kerja dan tantangan yang serba cepat. Saya tidak meninggalkan NasDem. Sampai hari ini saya masih anggota NasDem, hanya saja tidak masuk dalam kepengurusan,” tegasnya.
Sejak menerima mandat sebagai Ketua DPW pada Agustus lalu, Amsakar mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua Umum Surya Paloh dan jajaran DPP terkait efektivitas kepemimpinan partai di daerah.
Ia berpandangan, bila ada figur yang lebih fokus dan memiliki waktu memadai untuk mengoordinasikan partai di Kepri, maka estafet kepemimpinan sebaiknya diberikan kepada sosok tersebut.
Langkah itu kemudian dibaca sebagai bagian dari dinamika dan konsolidasi internal partai, bukan perpisahan politik. Amsakar memastikan tidak ada manuver atau rencana pindah partai.
“Saya belum ada pemikiran ke mana-mana. Itu hanya spekulasi,” ujarnya.
Dari hasil komunikasi tersebut, DPP menunjuk Petra Paloh sebagai Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Kepulauan Riau yang baru.
Menanggapi amanah itu, Petra menyampaikan pihaknya tengah merampungkan kelengkapan berkas pengajuan SK kepengurusan di tujuh kabupaten dan kota di Kepri.
“DPW masih dalam proses melengkapi berkas pengajuan SK kepengurusan tujuh kabupaten dan kota. Semoga dalam minggu ini bisa segera kita ajukan dan bulan ini sudah terbit sehingga kawan-kawan di DPD bisa memulai konsolidasi dan merestrukturisasi DPC serta DPRD di Kepri,” ujar Petra.
Selain menjabat Ketua DPW NasDem Kepri, Petra saat ini juga merupakan Komisaris Independen di Bank Tabungan Negara (BTN). Terkait rangkap jabatan tersebut, ia menegaskan posisinya tidak bertentangan dengan regulasi.
“Saya tetap berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN tidak mengatur secara eksplisit larangan bagi komisaris independen yang memiliki jabatan di partai politik. Sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, prinsip independensi, dan tata kelola perusahaan yang baik, saya tetap menjalankan tugas sesuai mandat,” jelasnya.
Ia menambahkan, statusnya adalah komisaris independen, bukan komisaris utama, dan siap melakukan penyesuaian apabila terdapat ketentuan baru atau kebijakan dari pemegang saham. (***)
Reporter : M. SYA’BAN
Editor : PUTUT ARIYO