Buka konten ini
ANAMBAS (BP) – Wakil Bupati Kepulauan Anambas, Raja Bayu, menegaskan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mengelola anggaran secara benar, transparan, dan akuntabel. Penegasan itu disampaikan saat entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Rabu (25/2).
Kegiatan tersebut menjadi penanda dimulainya pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK. Dalam forum itu, Raja Bayu meminta seluruh jajaran serius dan proaktif menghadapi proses audit.
Menurutnya, entry meeting bukan sekadar agenda seremonial, melainkan momentum untuk mengevaluasi tata kelola keuangan daerah yang telah berjalan.
“Ini momentum bagi kita untuk berkaca pada tata kelola keuangan daerah yang telah dijalankan,” tegasnya.
Ia menginstruksikan Inspektorat Daerah dan seluruh kepala perangkat daerah bersikap terbuka serta kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung.
“Saya memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran, khususnya Inspektorat Daerah dan para kepala perangkat daerah, untuk bersikap terbuka dan kooperatif,” ujarnya.
Raja Bayu mengingatkan, sikap tertutup atau tidak kooperatif hanya akan memperburuk citra pemerintah daerah di mata publik maupun lembaga pemeriksa.
Ia juga menekankan agar tidak ada lagi temuan berulang dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.
“Saya tidak ingin lagi melihat adanya temuan berulang yang sama dari tahun ke tahun,” katanya.
Menurutnya, munculnya temuan dengan indikator serupa menjadi sinyal lemahnya komitmen dalam melakukan pembenahan.
“Kalau indikatornya sama terus, itu artinya kita belum serius memperbaiki diri,” ucapnya.
Karena itu, ia meminta setiap OPD segera melakukan pembenahan internal, terutama dalam aspek administrasi, perencanaan, dan pelaporan keuangan.
Politikus Partai Golkar itu juga menegaskan pentingnya sinergi antara OPD dan Inspektorat dalam memperkuat pengawasan internal sebelum pemeriksaan eksternal dilakukan.
Menurutnya, sistem pengawasan internal yang kuat akan meminimalkan kesalahan administrasi maupun potensi pelanggaran.
“Mari kita buktikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki integritas tinggi untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi kemajuan daerah,” tutupnya. (*)
Reporter : IHSAN IMADUDDIN
Editor : GUSTIA BENNY