Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Di tengah kondisi pasar properti yang masih menghadapi tantangan likuiditas, Dewan Pengurus Daerah Real Estat Indonesia (DPD REI) DKI Jakarta menggelar workshop edukatif, yang bertujuan membuka wawasan pengembang properti terhadap pasar modal sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang. Kegiatan ini digelar bekerjasama dengan PT Bursa Efek Indonesia (BEI).
Ketua DPD REI DKI Jakarta, Arvin F. Iskandar, mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir perbankan cenderung bersikap lebih selektif terhadap sektor properti. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya kehati-hatian dalam penyaluran kredit, baik kepada pengembang maupun konsumen melalui skema KPR dan KPA.
Menurutnya, selama ini struktur pendanaan pengembang umumnya bertumpu pada kombinasi sekitar 30 persen modal sendiri dan 70 persen pembiayaan bank. Namun, dengan karakter proyek properti yang berjangka panjang dan padat modal, ketergantungan pada satu sumber pendanaan dinilai tidak lagi memadai.
“Industri properti membutuhkan skema pembiayaan yang berkelanjutan. Dalam situasi pasar yang fluktuatif, diversifikasi sumber pendanaan menjadi kebutuhan strategis,” ujar Arvin dalam workshop bertema Solusi Percepatan Pendanaan Non Bank Melalui Pasar Modal di Main Hall BEI, Jakarta, Senin (23/2).
Arvin menambahkan, workshop ini dihadirkan untuk memberikan pemahaman bahwa pasar modal menawarkan berbagai instrumen pendanaan, mulai dari penerbitan saham hingga surat utang seperti obligasi dan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS). Meski demikian, ia mengakui masih terdapat keraguan di kalangan pengembang, khususnya skala menengah, untuk melangkah ke pasar modal.
“Proses go public kerap dipersepsikan rumit dan menuntut kesiapan tata kelola serta transparansi. Padahal, akses ke pasar modal sebenarnya cukup terbuka, terutama dengan adanya papan pencatatan yang lebih adaptif,” tegasnya.
Di BEI sendiri, terdapat tiga papan pencatatan saham, yakni Papan Utama, Papan Pengembangan, dan Papan Akselerasi. Dua papan terakhir dinilai lebih relevan bagi perusahaan menengah yang ingin bertumbuh melalui pasar modal.
REI DKI Jakarta secara realistis menargetkan sekitar 5 persen pengembang skala menengah anggotanya dapat mulai masuk ke proses pasar modal pada periode 2026–2028. Jumlah tersebut diperkirakan setara dengan sekitar 25 perusahaan.
“Jika masing-masing perusahaan mampu menghimpun dana Rp100 hingga Rp200 miliar, maka potensi pendanaan yang masuk ke sektor pengembang bisa mencapai sedikitnya Rp5 triliun,” jelas Arvin.
Pasar Modal sebagai Mitra Strategis
Sementara itu, Kepala Divisi Pengembangan Perusahaan Tercatat BEI, Listyorini Dian Pratiwi, menekankan peran strategis sektor properti dalam perekonomian nasional. Ia menilai sektor ini kerap menjadi barometer kepercayaan ekonomi karena memiliki efek berganda yang luas.
“Ketika sektor properti bergerak, pembiayaan mengalir, lapangan kerja tercipta, dan dampaknya dirasakan oleh berbagai sektor lain seperti konstruksi, perbankan,” ujarnya.
Berdasarkan data BEI, saat ini terdapat 956 perusahaan tercatat saham dan 131 penerbit obligasi. Dari jumlah tersebut, 92 emiten berasal dari sektor properti dan real estat.
“Pasar modal menyediakan fleksibilitas struktur pendanaan, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan cost of funding dengan kebutuhan bisnisnya,” tambahnya.
Melalui workshop ini, REI DKI Jakarta dan BEI sepakat memperkuat kolaborasi dalam pendampingan dan edukasi bagi pengembang properti. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : ANDRIANI SUSILAWATI