Buka konten ini
PELAKSANAAN Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama Ramadan di Kota Batam menuai sorotan. Sejumlah orangtua murid dan pengajar menilai porsi serta komposisi menu yang dibagikan belum mencerminkan peningkatan gizi siswa sebagaimana tujuan program.
Keluhan mencuat pada hari pertama masuk sekolah usai libur, Senin (23/2). Rasyid, pengajar di SD IT Elyasin, Lubukbaja, mengaku prihatin melihat menu yang diterima siswa.
“Untuk Bapak Prabowo, tengok ini. MBG di bulan puasa, biskuit satu, jagung sepotong, sama kurma tiga butir. Itu pun porsi kecil,” ujarnya, Selasa (24/2).
Ia menjelaskan, pembagian dilakukan dalam dua kategori, yakni porsi kecil dan porsi besar. Namun, perbedaannya dinilai sangat tipis. Pada porsi besar, menu yang diberikan sama, hanya ditambah satu keping biskuit.
“Cuma tambah satu keping biskuit jadi dua biskuit, tiga kurma, satu potong jagung,” katanya.
Menurut Rasyid, jika memang terdapat keterbatasan anggaran, pembagian tidak harus dilakukan setiap hari. Ia menyarankan frekuensi distribusi dikurangi, tetapi kualitas serta kelayakan gizi ditingkatkan.
“Lebih baik seminggu sekali tapi layak, daripada setiap hari tapi nilainya tidak sampai Rp10 ribu per porsi,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Rosmina, salah seorang wali murid. Ia mengaku kecewa setelah anaknya menerima menu MBG pada hari pertama masuk sekolah.
“Pertama masuk sekolah dapat MBG, tidak masuk akal,” katanya.
Pada hari kedua, Selasa (24/2), menu yang dibagikan berbeda, yakni satu potong bolu, satu kotak susu kecil, dan satu butir telur. Namun, menurutnya, komposisi tersebut tetap belum mencerminkan program makan bergizi seperti yang dijanjikan.
Sejumlah orangtua mempertanyakan standar gizi serta besaran anggaran per porsi yang dialokasikan, khususnya selama Ramadan. Mereka berharap ada evaluasi agar tujuan utama program benar-benar tercapai dan bukan sekadar pembagian simbolis.
Menanggapi kritik tersebut, Ketua Koordinator Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) Kota Batam, Defri Frenaldi, menjelaskan bahwa menu yang dibagikan selama Ramadan berupa makanan kering yang dapat dibawa pulang siswa untuk berbuka puasa.
Ia menegaskan, komposisi menu Ramadan merupakan kebijakan dari pusat. “Kritik itu pertanda baik karena menunjukkan kepedulian terhadap program. Hasil akhirnya, SPPG bisa melakukan evaluasi dan perbaikan untuk pelayanan yang lebih baik,” ujarnya.
Defri mengungkapkan, anggaran belanja bahan makanan ditetapkan sebesar Rp8.000 untuk porsi kecil dan Rp10.000 untuk porsi besar. Sistem belanja bersifat at cost, yakni negara membayar sesuai realisasi pengeluaran dengan bukti belanja yang valid.
“Misalnya hari ini belanja Rp9 ribu, besok Rp11 ribu, bisa disubsidi silang sehingga rata-rata tetap Rp10 ribu, selama ada bukti belanja yang sah,” jelasnya.
Ia menambahkan, penyusunan menu kering tanpa pengawet dan tanpa kategori ultra-processed food (UPF) menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, pelibatan pelaku UMKM yang memiliki izin usaha resmi juga menjadi bagian dari mekanisme pelaksanaan program.
“Saya yakin setiap kepala SPPG bersama akuntannya sudah melakukan yang terbaik.
Tantangan membuat menu kering itu sebenarnya tidak mudah,” katanya.
Defri memastikan setiap keluhan masyarakat akan ditindaklanjuti. Aduan dapat disampaikan langsung ke SPPG. Jika tidak mendapat respons, laporan bisa diteruskan ke koordinator wilayah atau melalui call center Badan Gizi Nasional di nomor 127.
“Tindak lanjutnya, SPPG akan kami evaluasi,” ujarnya. (***)
Reporter : M SYA’BAN
Editor : GALIH ADI SAPUTRO