Buka konten ini
ANAMBAS (BP) – Penggunaan kontainer untuk pengiriman barang melalui KM Logistik Nusantara 4 menuai sorotan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Warga menduga pembagian kuota kontainer, khususnya rute Tarempa–Jakarta, tidak tepat sasaran.
Kapal tersebut merupakan angkutan logistik bersubsidi pemerintah yang dioperasikan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni). Program ini bertujuan menekan biaya distribusi barang ke wilayah terluar, termasuk Anambas.
Namun di lapangan, masyarakat justru mengeluhkan mahalnya ongkos kirim. Sistem kuota dinilai tidak transparan dan diduga dikuasai pihak tertentu.
Sejumlah warga menyebut ada oknum yang memegang kuota kontainer meski tidak memiliki barang untuk dikirim. Kuota tersebut kemudian dimanfaatkan untuk membuka jasa pengiriman melalui perantara, bukan langsung melalui Pelni.
“Kita susah kirim barang. Ada yang dapat kuota, tapi barangnya tidak ada. Jadi masyarakat harus lewat dia, bukan langsung ke Pelni. Ini yang bikin mahal, padahal kapal subsidi,” ujar Anton, warga Tarempa, Senin (23/2).
Menurut Anton, tarif resmi pengiriman satu kontainer tujuan Jakarta sekitar Rp8 juta. Namun di lapangan, warga mengaku harus membayar Rp15 juta hingga Rp20 juta per kontainer.
Kenaikan ongkos kirim ini dikhawatirkan berdampak pada harga kebutuhan pokok di Anambas. Pelaku usaha dan distributor mengaku terbebani.
“Kalau begini, harga barang pasti naik. Kasihan masyarakat,” keluhnya.
Keluhan serupa disampaikan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Anambas, Agustar. Ia menyoroti keterbatasan kontainer basah (reefer) untuk mengangkut hasil perikanan dan bahan pangan segar.
Menurut Agustar, nelayan kerap kesulitan mengirim hasil tangkapan dengan alasan kontainer penuh. Padahal, ia menyebut kapal dari Tarempa menuju Jakarta sering berangkat tidak terisi maksimal.
“Nelayan kami kesulitan kirim ikan. Alasannya penuh. Tapi yang kami tahu, dari sini sering kosong. Justru dari Jakarta ke sini yang penuh muatan daging ayam,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Anambas hanya mendapat jatah empat unit kontainer basah setiap keberangkatan. Permintaan penambahan kuota disebut terkendala kapasitas listrik kapal yang tidak mencukupi untuk unit pendingin tambahan.
“Kontainer basah cuma empat unit. Mau ditambah, katanya listrik kapal tidak cukup. Harusnya ada solusi, karena ini kapal subsidi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kepulauan Anambas, Japrizal, membenarkan kuota untuk Anambas terdiri dari 40 unit kontainer kering dan empat unit kontainer basah.
Ia mengaku belum mengetahui secara rinci pihak-pihak yang memegang kuota tersebut. Menurutnya, mekanisme pembagian kuota dan prosedur pemesanan berada di ranah Pelni dan instansi teknis di tingkat pusat.
“Kami belum tahu siapa saja pemegang kuota. Itu kewenangan Pelni, termasuk mekanisme pengaturannya,” kata Japrizal.
Ia menambahkan, persoalan ini sebelumnya telah disampaikan melalui audiensi dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
Namun kewenangan teknis diarahkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Pelni.
Dalam waktu dekat, Disperindag Anambas berencana menjadwalkan pertemuan dengan Dirjen Perhubungan Laut dan manajemen Pelni guna mengevaluasi kuota serta membahas kemungkinan penambahan kontainer basah.
Pemerintah daerah berharap distribusi barang dan hasil perikanan dari Anambas dapat berjalan lancar sesuai tujuan awal program subsidi.
“Sedang kami jadwalkan. Harapannya, barang milik nelayan bisa terangkut dan biaya tetap sesuai tarif subsidi,” pungkas Japrizal. (*)
Reporter : IHSAN IMADUDDIN
Editor : GUSTIA BENNY