Buka konten ini
PEMERINTAH Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Hingga saat ini, progres pembangunan SPPG di Kepri telah mencapai 85 persen.
Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah kabupaten/kota hingga Badan Gizi Nasional (BGN) guna memastikan sisa 15 persen pembangunan SPPG di daerah terpencil dapat rampung dan mulai beroperasi pada awal 2026.
“Sekarang sudah masuk tahap appraisal pertama dan kedua. Targetnya, akhir Februari atau Maret ini sudah selesai,” kata Nyanyang saat pertemuan pembahasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Gedung Daerah Tanjungpinang, Kamis (5/2).
Ia menjelaskan, pembangunan SPPG di wilayah terpencil melibatkan skema pendanaan terukur dari para investor. Pencairan dana dilakukan secara bertahap, dimulai 60 persen pada tahap awal, kemudian dilanjutkan dua termin masing-masing 20 persen.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan Kepala BGN agar SPPG ini segera beroperasi, karena masyarakat di wilayah 3T sudah sangat menantikan manfaat dari program MBG,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Pelayanan Gizi (SPG) wilayah Riau, Kepri, dan Sumatra Barat, Syartiwidya, menekankan pentingnya kehadiran SPG di titik-titik terpencil yang selama ini sulit dijangkau layanan gizi.
“Satgas harus segera mengajukan kembali titik-titik yang belum terjangkau. Syarat SPG terpencil adalah wilayah dengan jumlah penerima manfaat di bawah 1.000 orang,” pungkasnya. (***)
Reporter : MOHAMAD ISMAIL
Editor : GUSTIA BENNY