Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ida Nurlaela Wiradinata, menilai Perum Bulog hingga kini masih dibelit beragam persoalan krusial. Mulai dari sistem penyimpanan beras, mekanisme distribusi, hingga pengelolaan harga yang dinilai belum berjalan maksimal.
Ia mengingatkan, kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas beras dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat serta kesejahteraan petani.
“Saya menyampaikan aspirasi masyarakat Indonesia terkait persoalan utama yang masih terjadi di Bulog,” ujar Ida kepada wartawan, Selasa (3/2).
Ida mengungkapkan, akar masalah Bulog salah satunya berada pada sistem penyimpanan beras yang belum memadai. Beras yang terlalu lama berada di gudang berisiko mengalami penurunan mutu.
“Masalah penyimpanan masih menjadi perhatian serius. Jika stok disimpan terlalu lama, kualitas beras bisa menurun,” katanya.
Selain itu, ia juga menyoroti persoalan distribusi dan tata kelola harga. Keterlambatan penyaluran beras serta pengaturan harga yang belum tertata dinilai turut memicu tingginya harga beras di tingkat konsumen.
“Distribusi sempat mengalami keterlambatan. Ditambah lagi pengelolaan harga yang belum rapi, sehingga harga di masyarakat menjadi mahal,” ujarnya.
Ida juga menyinggung adanya dugaan praktik pengoplosan dan markup, termasuk persoalan impor serta kendala teknis di lapangan, seperti keterbatasan alat pengering.
“Masih ada dugaan pengoplosan dan markup, persoalan impor, hingga kendala operasional. Kualitas beras SPHP juga dinilai kurang pulen karena kadar air yang belum ideal,” jelasnya.
Padahal, lanjut Ida, Bulog memiliki mandat langsung dari negara untuk menjaga kualitas pangan nasional, khususnya beras, sebagai komoditas utama.
“Bulog mendapat tugas dari negara untuk memastikan kualitas beras tetap terjaga, mengingat Indonesia adalah negara agraris tropis,” tegasnya.
Di sisi lain, Ida mengapresiasi perhatian pemerintah terhadap sektor pangan melalui dukungan anggaran dan penguatan program ketahanan pangan.
“Alhamdulillah, saat ini kebijakan anggaran semakin diperhatikan, sehingga program ketahanan pangan menjadi harapan besar bagi masyarakat,” ucapnya.
Ia menegaskan, persoalan pangan nasional tidak dapat dipisahkan dari kondisi petani. Menurutnya, petani tidak boleh terus berada dalam posisi yang dirugikan.
“Hampir semua persoalan di Indonesia bersentuhan dengan petani. Karena itu, petani tidak boleh selalu menjadi pihak yang dirugikan,” katanya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO