Buka konten ini
TANJUNGPINANG (BP) – Badan Bahasa RI menilai indeks literasi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) masih belum ideal. Kondisi tersebut terutama dialami masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan terluar dengan keterbatasan akses.
Kepala Badan Bahasa RI, Hafidz Muksin, mengatakan pihaknya telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kepri untuk meningkatkan indeks literasi di daerah kepulauan tersebut.
Langkah strategis itu difokuskan pada penguatan literasi masyarakat, pembinaan penggunaan bahasa Indonesia, serta pelestarian bahasa daerah.
“Indeks literasi di Kepri masih relatif rendah. Karena itu, kami melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Pemprov Kepri,” kata Hafidz di Tanjungpinang, Rabu (28/1).
Melalui kerja sama tersebut, Badan Bahasa akan melakukan pengawasan penggunaan bahasa sekaligus mendistribusikan buku bacaan bermutu, terutama ke wilayah pelosok yang memiliki keterbatasan akses internet.
“Fokus kami pada sekolah-sekolah di wilayah kepulauan. Sekolah yang indeks literasinya masih rendah akan kami dukung dengan pengiriman buku bacaan bermutu,” ujarnya.
Selain peningkatan literasi, kolaborasi itu juga bertujuan memayungi aspek hukum dalam pelestarian sastra dan bahasa lokal agar tetap eksis sebagai kekayaan budaya bangsa.
“Kami juga akan memberikan pendampingan dalam pemanfaatan buku bacaan tersebut. Ini merupakan bagian dari upaya melindungi bahasa Melayu agar terus tumbuh dan lestari,” sebut Hafidz.
Sementara itu, Gubernur Kepri Ansar Ahmad mengatakan kerja sama dengan Badan Bahasa diharapkan dapat mendorong peningkatan indeks literasi di Kepri secara berkelanjutan.
“Ini bagian dari kolaborasi untuk memicu semangat program literasi di Kepri agar trennya terus meningkat setiap tahun,” pungkasnya. (*)
Reporter : MOHAMAD ISMAIL
Editor : GUSTIA BENNY