Buka konten ini
POSISI Batam sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi nasional berbasis industri dan investasi tak lagi cukup hanya ditopang letak geografis strategis dan insentif fiskal. Di tengah persaingan kawasan industri regional yang kian ketat, kepastian perizinan dan kemudahan berusaha kini menjadi simpul krusial yang menentukan apakah Batam tetap relevan atau perlahan ditinggalkan investor.
Koordinator Wilayah Himpunan Kawasan Industri (HKI) Batam, Adhy Prasetyo Wibowo, menegaskan bahwa dunia industri membutuhkan lebih dari sekadar janji.
Kepastian regulasi, kecepatan perizinan, serta koordinasi antarlembaga yang solid menjadi kebutuhan mendasar agar iklim usaha di Batam tetap kompetitif.
Menurut Adhy, investor saat ini semakin rasional dan berhati-hati. Mereka tidak hanya menimbang insentif atau keringanan pajak, tetapi juga menakar sejauh mana kejelasan aturan dapat memberikan rasa aman dalam jangka panjang. Ketika proses perizinan berlarut-larut atau terjadi tumpang tindih kewenangan, kepercayaan pun menjadi taruhan.
“Ease of doing business (kemudahan berusaha) harus benar-benar dirasakan oleh pelaku usaha. Investor melihat kejelasan aturan, kepastian hukum, dan efektivitas pelayanan. Jika itu tidak konsisten, daya tarik Batam bisa terkikis,” ujarnya.
Ia mengingatkan, birokrasi yang lamban dan tidak sinkron berpotensi menciptakan biaya tinggi yang pada akhirnya menggerus minat investasi. Dalam konteks global, di mana kawasan industri di negara tetangga berlomba menawarkan kemudahan dan kepastian, Batam tidak memiliki ruang untuk berlama-lama dalam persoalan administratif.
Padahal, secara objektif Batam memiliki keunggulan strategis yang sulit ditandingi banyak daerah lain. Letaknya di jalur perdagangan internasional serta kedekatannya dengan Singapura dan Malaysia menjadikan Batam ideal sebagai pusat manufaktur dan logistik regional. Keunggulan geografis ini seharusnya menjadi nilai tambah yang diperkuat oleh kebijakan yang adaptif dan responsif.
Selain posisi strategis, Batam juga dianugerahi bonus demografi dengan dominasi penduduk usia produktif. Ketersediaan tenaga kerja dalam jumlah besar menjadi modal penting bagi industri manufaktur berorientasi ekspor. Namun, Adhy mengingatkan bahwa bonus demografi bukan jaminan otomatis bagi pertumbuhan ekonomi berkualitas.
Masuknya investasi, menurutnya, harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Tanpa kesiapan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja lokal, peluang kerja yang tercipta justru berisiko diisi tenaga kerja dari luar daerah, sementara masyarakat Batam hanya menjadi penonton di rumah sendiri.
Di sinilah pentingnya penguatan link and match (keterkaitan dan kesesuaian) antara dunia pendidikan, pelatihan vokasi, dan kebutuhan riil industri. Kesenjangan antara lulusan pendidikan dan kebutuhan pasar kerja, jika dibiarkan, akan menjadi bom waktu sosial dan ekonomi.
HKI Batam menilai, tantangan pembangunan industri tidak bisa dipikul oleh investor semata. Pemerintah pusat dan daerah, BP Batam, dunia usaha, lembaga pendidikan, hingga masyarakat perlu duduk dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan investasi berjalan seiring dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal.
Adhy juga mengingatkan bahwa tanpa pengelolaan yang tepat, keunggulan Batam justru dapat berubah menjadi beban. Bonus demografi dan posisi strategis bisa menjadi masalah serius jika pertumbuhan investasi tidak diimbangi dengan kebijakan perizinan yang pasti serta kesiapan tenaga kerja yang memadai.
Sebagai penutup, HKI Batam menegaskan komitmennya untuk terus mendorong sinergi lintas sektor. Harapannya, Batam tidak hanya tumbuh sebagai kawasan industri yang besar secara angka, tetapi juga kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mampu mengukuhkan diri sebagai hub industri regional berdaya saing internasional. (*)
Reporter : EUSEBIUS SARA
Editor : RATNA IRTATIK