MBG dan Ujian Keamanan Pangan

PROGRAM makan bergizi gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan sosial paling ambisius dalam beberapa tahun terakhir. Di tengah persoalan stunting, anemia, dan ketimpangan akses pangan bergizi, kehadiran program itu patut diapresiasi sebagai wujud keberpihakan negara kepada generasi masa depan. Negara hadir langsung ke meja makan anak-anak.

Memastikan mereka tidak hanya kenyang, tetapi juga memperoleh asupan gizi yang layak.
Namun, di balik semangat pemerataan tersebut, ada satu persoalan mendasar yang tidak boleh diabaikan, yakni keamanan pangan dan risiko keracunan makanan.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa keracunan makanan masih kerap terjadi di berbagai ruang publik. Terutama pada kegiatan konsumsi massal seperti di sekolah, pesantren, serta acara sosial masyarakat. Polanya hampir selalu sama. Makanan disiapkan dalam jumlah besar, pengawasan terbatas, dan proses distribusi berlangsung cepat. Kasus kemudian muncul, korban ditangani, lalu isu perlahan mereda.

Dalam konteks MBG, skala distribusi yang jauh lebih besar membuat potensi dampaknya makin luas apabila terjadi kelalaian dalam pengolahan, penyimpanan, atau penyajian makanan.

Dari perspektif kesehatan masyarakat, keracunan makanan bukan sekadar gangguan pencernaan sementara. Pada anak-anak, kondisi itu dapat berujung pada dehidrasi berat, gangguan elektrolit, bahkan rawat inap. Pada kelompok tertentu, dampaknya bisa lebih serius dan menimbulkan komplikasi lanjutan. Ironisnya, program yang dirancang untuk meningkatkan derajat kesehatan justru berpotensi menambah beban layanan kesehatan apabila aspek keamanan pangan tidak dikelola secara cermat dan konsisten.

Makna Gizi
Masalah itu berakar pada cara kita memaknai gizi. Selama ini, gizi masyarakat sering dipersempit pada pemenuhan kalori, protein, dan mikronutrien. Padahal, makanan bergizi hanya bermakna jika aman dikonsumsi. Tanpa jaminan keamanan, makanan yang kaya zat gizi justru dapat berubah menjadi sumber penyakit. Prinsip itulah yang seharusnya menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan MBG, bukan sekadar pelengkap kebijakan.

Pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada komposisi menu dan jumlah penerima manfaat berisiko mengabaikan aspek proses. Padahal, risiko kesehatan justru banyak muncul di tahap hulu. Mulai pemilihan bahan pangan, kebersihan dapur, keterampilan tenaga pengolah, hingga distribusi dan penyajian makanan. Dalam program sebesar MBG, satu kesalahan kecil dapat berdampak pada ratusan bahkan ribuan anak dalam waktu singkat.

Aspek sumber daya manusia juga menjadi titik krusial yang kerap luput dari perhatian. Petugas dapur, pengelola penyedia makanan, dan relawan pelaksana MBG perlu dibekali literasi keamanan pangan yang memadai. Pelatihan sederhana tentang higiene, sanitasi, serta pengendalian risiko kontaminasi jauh lebih efektif jika dibandingkan dengan pengawasan administratif semata. Di sinilah peran tenaga gizi dan kesehatan lingkungan menjadi strategis sebagai pendamping lapangan yang membantu memastikan standar diterapkan secara nyata.

Surveilans
Keracunan makanan seharusnya dipandang sebagai indikator mutu program, bukan sekadar insiden medis. Setiap kejadian perlu dicatat, dianalisis, dan dijadikan dasar perbaikan. Sistem pelaporan dan surveilans yang transparan akan membantu pemerintah mendeteksi masalah sejak dini serta mencegah kejadian berulang. Tanpa mekanisme itu, kebijakan berisiko berjalan dalam pola reaktif dan berulang.

MBG memiliki potensi besar sebagai investasi jangka panjang pembangunan manusia. Namun, investasi itu hanya akan berhasil jika kualitas pelaksanaan lebih diutamakan daripada sekadar capaian angka. Lebih baik program dijalankan secara bertahap dengan pengendalian mutu yang kuat daripada menjangkau luas, tetapi rapuh dari sisi keamanan.

Pada akhirnya, keberhasilan makan bergizi gratis tidak hanya diukur dari jutaan porsi yang dibagikan, tetapi dari seberapa jauh program itu benar-benar melindungi kesehatan anak bangsa. Negara tidak cukup hadir dengan menyediakan makanan, tetapi juga dengan memastikan setiap suapan aman, sehat, dan bermartabat. Jika aspek keamanan pangan diabaikan, MBG berisiko menjadi kebijakan baik yang tercoreng oleh persoalan lama bernama keracunan makanan. (*)