Buka konten ini
BATAM (BP) – Krisis air bersih yang berkepanjangan memicu kemarahan warga Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam. Ribuan warga turun ke jalan, membawa galon dan panci, berteriak menuntut keadilan di depan Kantor Wali Kota Batam, Kamis (22/1) pagi.
Aksi ini merupakan luapan kekecewaan warga yang mengaku hampir setahun terakhir air tidak mengalir normal. Debit air kerap mengecil, bahkan mati total dalam beberapa bulan terakhir.
Lebih dari seribu warga datang berbondong-bondong, memulai aksi dari depan Kantor Wali Kota Batam lalu bergerak ke DPRD Batam. Dalam orasinya, massa mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret memulihkan layanan air bersih. Mereka juga menyuarakan ultimatum keras kepada pemangku kebijakan.
“Jika tidak mampu menyelesaikan persoalan air ini dalam waktu sesingkat-singkatnya, lebih baik mundur dari jabatan. Tidak layak memimpin jika kebijakannya tidak adil terhadap warga,” teriak Musri, salah satu orator dari atas mobil komando.
Setelah berorasi di depan Kantor Wali Kota Batam, massa bergerak ke Gedung DPRD Batam. Sekitar dua jam berunjuk rasa, warga akhirnya ditemui Anggota DPRD Batam, Ruslan Sinaga dari Fraksi Hanura, Dapil Bengkong–Batu Ampar. Sebanyak 20 perwakilan warga kemudian mengikuti audiensi tertutup.
Dalam pertemuan itu, Ruslan berjanji akan memperjuangkan tuntutan warga. “Percayakan kepada kami sebagai wakil rakyat dari Dapil Batu Ampar. Tuntutan warga, khususnya poin utama soal air bersih, akan kami perjuangkan,” kata Ruslan.
Warga dalam audiensi mengungkapkan bahwa bantuan tandon dan mobil tangki air dari BP Batam belum menyentuh seluruh warga dan tidak bersifat berkelanjutan. Audiensi berlangsung sekitar 30 menit dan DPRD berjanji menyampaikan hasil tuntutan tersebut kepada BP Batam untuk ditindaklanjuti.
Kekesalan warga Tanjung Sengkuang atas krisis air bersih yang tak kunjung teratasi memuncak. Pada Kamis (22/1) siang, warga bersama mahasiswa menyegel dan mematikan aliran air di Kantor DPRD Kota Batam, sebagai bentuk protes dan simbol perlawanan atas penderitaan yang mereka alami selama berbulan-bulan.
Aksi penyegelan dilakukan usai audiensi antara perwakilan warga dengan Komisi II DPRD Batam yang diwakili Ruslan Sinaga (Dapil Bengkong–Batu Ampar).
Dalam audiensi tersebut, disepakati langkah simbolik berupa pemadaman sementara aliran air di kantor DPRD hingga air benar-benar kembali mengalir normal ke permukiman warga Tanjung Sengkuang.
Perwakilan mahasiswa Universitas Putera Batam, Hidayatuddin, menyebut penyegelan dilakukan sebagai bentuk empati yang dipaksakan kepada wakil rakyat.
“Warga sudah terlalu lama marah dan lelah. Akhirnya disepakati meteran air DPRD disegel sementara. Biar perwakilan rakyat merasakan langsung apa yang dirasakan warga selama ini,” kata Hidayatuddin, Kamis (22/1).
Pantauan Batam Pos di lokasi, Ruslan Sinaga turut mendampingi warga saat proses penyegelan meteran air dilakukan. Dari unsur DPRD, hanya Ruslan yang terlihat hadir menemani massa aksi hingga aliran air benar-benar dimatikan.
Warga lainnya, Suhardin, bahkan menyebut aksi ini masih tergolong lunak dibanding penderitaan yang mereka alami.
“Kalau kami tahu rumah anggota DPRD satu per satu, mungkin kami sudah ke sana. Supaya mereka tahu rasanya hidup tanpa air,” ujarnya dengan nada kesal.
Usai menggelar aksi di Kantor Wali Kota Batam dan DPRD Kota Batam, ribuan warga melanjutkan demonstrasi ke Kantor BP Batam, Kamis (22/1) siang. Massa diterima langsung oleh Kepala BP Batam, Amsakar Achmad dan Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, serta Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait.
Dalam aksi tersebut, warga menyampaikan tiga tuntutan utama (tritura), yakni mendesak agar aliran air bersih ke Tanjung Sengkuang segera normal seperti sedia kala. Warga menilai krisis air yang berlangsung hampir setahun merupakan kegagalan pelayanan publik yang tidak kunjung dituntaskan.
“Jika tuntutan ini tidak dipenuhi dalam waktu sesingkat-singkatnya, kami minta mundur dari jabatan. Tidak layak jadi pemimpin kalau kebijakannya tidak adil terhadap warga,” tegas Syamsudin, koordinator lapangan aksi, saat membacakan tuntutan dari atas mobil komando.
Amsakar Achmad yang berdiri di balik pagar kantor BP Batam menjelaskan bahwa persoalan air bersih saat ini menjadi perhatian serius pihaknya. Ia menyebut ada 18 wilayah stress area air di Batam, dan Tanjung Sengkuang termasuk salah satu prioritas.
“Setiap pagi, siang, dan malam kami memikirkan 18 stress area itu. Tanjung Sengkuang salah satunya. Armada air sudah kami turunkan, tapi belum maksimal karena debit air sangat terbatas dan kebutuhan terlalu besar,” ujar Amsakar.
Terkait desakan mundur dari jabatan, Amsakar menegaskan dirinya siap bertanggung jawab secara moral dan politik jika janji yang disampaikan tidak terealisasi.
“Soal mundur, jangankan di depan warga. Di depan OPD pun saya sampaikan, kalau 15 program yang kami janjikan tidak selesai, tidak perlu Amsakar Achmad meneruskan jabatan. Jabatan ini amanah, bukan sekadar posisi,” katanya.
Namun, penjelasan itu justru memicu sorakan warga. Amsakar kemudian menyampaikan bahwa solusi permanen membutuhkan proses, termasuk tender proyek yang baru bisa dilakukan paling cepat Februari mendatang.
“Proses tender baru bisa dilakukan Februari. Itu butuh waktu. Sambil menunggu, armada air akan terus kami kirim,” katanya, yang kembali disambut teriakan kecewa massa aksi.
Warga menilai pernyataan tersebut hanya berisi janji tanpa kepastian. Syamsudin menegaskan bahwa masyarakat sudah terlalu lama menunggu solusi konkret.
“Kepala BP Batam hanya mengandalkan argumen dan janji. Kami butuh air, bukan wacana,” kata Syamsudin dari atas mobil komando.
Pernyataan itu memicu respons keras dari Amsakar. Dengan nada tinggi, ia menilai pernyataan tersebut sudah menyerang secara personal.
“Jangan menyerang personal kamu, Syamsudin,” ujar Amsakar sambil menunjuk ke arah koordinator aksi, sebelum mengakhiri tanggapannya dan turun dari lokasi.
Situasi sempat memanas. Massa dan pihak pemerintah saling menunjuk, sementara aparat keamanan bersiaga mengantisipasi kericuhan lebih lanjut.
Di tengah situasi tersebut, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra mengambil alih megafon. Ia secara terbuka mempertanyakan motif aksi yang dipimpin Syamsudin.
“Syamsudin, kamu ini titipan siapa?” ujar Li Claudia, yang sontak memicu reaksi keras dari massa aksi.
Sementara itu, Deputi Bidang Pelayanan BP Batam, Aryastuti Sirait, turut memberikan tanggapan di hadapan massa aksi. Ia menyatakan pihaknya akan mengawal langsung pendistribusian air bersih melalui armada truk tangki untuk membantu warga Tanjung Sengkuang, sembari berkoordinasi dengan ketua RT, RW, serta lurah setempat.
“Saya pastikan ke rumah bapak dan ibu akan teraliri air oleh truk-truk tangki yang ada,” ujar Tuti di hadapan massa.
Astuti juga menyampaikan apresiasi kepada warga yang telah menyampaikan aspirasi secara langsung. Ia berharap masyarakat dapat mendukung langkah-langkah yang sedang dan akan dilakukan pemerintah dalam upaya mengatasi krisis air di Tanjung Sengkuang.
“Kami mohon dukungan dari bapak dan ibu. Untuk itu kami persilakan massa aksi meninggalkan lokasi,” katanya menutup pernyataan.
Air Bersih Jadi Penentu Kepercayaan Investor di Batam
Persoalan ketersediaan air bersih kembali menjadi sorotan pelaku usaha di Batam. Di tengah pertumbuhan industri dan derasnya arus Penanaman Modal Asing (PMA), pasokan air dinilai bukan sekadar kebutuhan domestik, melainkan faktor kunci dalam menjaga iklim investasi tetap kondusif.
Ketua Apindo Batam, Rafki Rasyid, mengatakan, bahwa air bersih memiliki posisi strategis dalam mendukung keberlangsungan usaha. “Ya, tentunya air bersih menjadi salah satu kunci penting dari iklim usaha yang kondusif,” katanya, Kamis (22/1).
Bagi dia, meskipun persoalan air sering kali dipersepsikan tidak berkaitan langsung dengan aktivitas industri, pada praktiknya stabilitas pasokan air sangat memengaruhi kepercayaan investor. Air bersih tidak hanya menjadi kebutuhan vital masyarakat, tetapi juga bagian dari ekosistem penunjang kegiatan produksi.
“Ketika pasokan air bersih mengalami gangguan maka kepercayaan investor bisa hilang,” katanya.
Batm sendiri dihuni banyak perusahaan PMA, sebagian besar berasal dari negara-negara maju. Perusahaan-perusahaan tersebut, kata Rafki, memiliki standar tinggi terhadap kualitas dan kontinuitas air bersih sebagai bagian dari kepastian infrastruktur dasar.
Hal ini menjadi relevan terutama bagi sektor industri manufaktur dan galangan kapal, termasuk perusahaan pipa baja untuk kebutuhan offshore di kawasan Batuampar yang berorientasi ekspor. Industri-industri ini membutuhkan jaminan suplai air yang stabil untuk mendukung operasional harian maupun standar produksi global.
Karena itu, Apindo mendorong BP Batam sebagai pengelola kawasan untuk memperkuat investasi di sektor infrastruktur air. “Sebaiknya BP Batam berinvestasi untuk hal ini, agar kepercayaan investor semakin baik,” tambah dia.Rafki menilai, dengan komposisi investor yang didominasi negara maju, pengelolaan air bersih di Batam semestinya mampu menyamai standar layanan di negara asal para investor tersebut. Kepastian dan kualitas layanan air akan menjadi salah satu indikator keseriusan Batam dalam menjaga daya saing sebagai kawasan industri dan perdagangan internasional. (*)
Reporter : M. SYA’BAN – ARJUNA
Editor : RATNA IRTATIK