Buka konten ini
BATAM (BP) – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (USD) terus berlanjut dan kian mendekati level psikologis Rp17.000 per dolar Amerika (USD). Kondisi ini dinilai sebagai sinyal peringatan serius bagi ketahanan ekonomi nasional.
Guru Besar Sosiologi Ekonomi FISIP Universitas Airlangga, Bagong Suyanto, menilai tren pelemahan rupiah tidak bisa dianggap sebagai fluktuasi biasa. Menurut dia, posisi rupiah saat ini sudah berada pada zona berbahaya.
“Nilai tukar rupiah yang mendekati Rp17.000 per dolar AS harus dibaca sebagai alarm merah bagi ketahanan ekonomi nasional,” ujar Bagong.
Pada pembukaan perdagangan di Jakarta, Senin (19/1), rupiah tercatat melemah 17 poin atau 0,10 persen ke level Rp16.904 per USD dari sebelumnya Rp16.887 per USD. Data Refinitiv menunjukkan, rupiah bahkan ditutup melemah 0,33 persen ke level Rp16.935 per USD pada penutupan perdagangan hari yang sama.
Di pasar valuta asing, sejumlah bank dilaporkan mulai menjual dolar AS di kisaran Rp17.000. Bahkan, terdapat penawaran yang menembus Rp17.200 per USD seiring berlanjutnya tekanan terhadap rupiah.
Bagong mengingatkan, pelemahan nilai tukar tidak sekadar berdampak pada angka statistik. Menurut dia, dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
“Ini bukan hanya soal kurs di papan valas. Pelemahan rupiah berdampak pada inflasi, beban utang luar negeri, hingga daya beli masyarakat,” katanya.
Ia menilai, pengalaman krisis ekonomi sebelumnya menunjukkan bahwa keguncangan besar kerap berawal dari gejala-gejala kecil yang diabaikan. Rupiah yang terus tertekan, kata Bagong, mencerminkan keraguan pasar terhadap fondasi ekonomi nasional.
“Kalau tidak diantisipasi secara serius, jebolnya level psikologis Rp17.000 tinggal menunggu waktu,” ujarnya.
Menurut Bagong, pelemahan rupiah saat ini dipicu oleh dua faktor utama. Dari sisi eksternal, kebijakan moneter Amerika Serikat melalui Federal Reserve yang mempertahankan suku bunga tinggi mendorong arus modal global kembali ke dolar AS.
“Ketidakpastian geopolitik global juga membuat investor mencari aset aman atau safe haven, dan dolar AS menjadi pilihan utama,” jelasnya.
Sementara dari sisi domestik, tekanan datang dari pelebaran defisit neraca dagang serta meningkatnya kebutuhan valuta asing korporasi untuk membayar utang luar negeri.
“Dalam situasi utang luar negeri yang terus meningkat, kebutuhan dolar AS pasti ikut naik. Ini yang kemudian menekan rupiah semakin dalam,” kata Bagong.
Ia menambahkan, dampak pelemahan rupiah berpotensi meluas, mulai dari kenaikan harga bahan baku industri, pangan impor, hingga biaya energi. Kondisi tersebut berisiko menekan kembali daya beli masyarakat yang tengah berusaha pulih.
“Pelemahan rupiah sering menjadi pintu masuk bagi persoalan ekonomi nasional yang lebih kompleks,” ujarnya.
Bagong menekankan, upaya menahan pelemahan rupiah tidak bisa dilakukan secara reaktif. Menurut dia, intervensi pasar memang diperlukan untuk menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan.
“Intervensi yang terlalu lama hanya akan menguras cadangan devisa,” katanya.
Ia mendorong Bank Indonesia (BI) untuk lebih kreatif dalam mengoptimalkan instrumen moneter agar likuiditas valuta asing di dalam negeri tetap terjaga. Di sisi lain, pemerintah juga diminta menyinkronkan kebijakan fiskal secara paralel.
“Kuncinya ada pada kombinasi intervensi moneter yang efektif dan penguatan fundamental ekonomi,” ujarnya.
Bagong menilai langkah triple intervention BI, yang mencakup intervensi di pasar spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), serta pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder, perlu dilakukan secara taktis dan konsisten.
“Tujuannya bukan mematok kurs, tetapi meminimalkan volatilitas yang berlebihan,” katanya.
Selain itu, ia menyarankan BI menjaga selisih suku bunga yang menarik antara BI Rate dan Fed Funds Rate untuk menahan arus modal keluar.
“Kebijakan menaikkan atau mempertahankan suku bunga memang pahit, tetapi sering kali diperlukan demi menjaga stabilitas mata uang,” ujar Bagong.
Tak kalah penting, menurut dia, pembenahan neraca perdagangan harus menjadi agenda jangka menengah dan panjang. Ketergantungan pada bahan mentah impor dinilai membuat rupiah rentan terhadap gejolak global.
“Percepatan hilirisasi industri mutlak diperlukan agar nilai tambah meningkat dan devisa bertambah,” katanya.
Bagong menegaskan, stabilitas rupiah bukan tujuan akhir pembangunan ekonomi nasional. Namun, menjadi sarana penting untuk mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Dengan kebijakan moneter yang disiplin, penguatan industri, dan sinergi semua pihak, rupiah masih punya peluang melewati badai ketidakpastian global,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, menilai depresiasi nilai tukar rupiah membawa dua sisi bagi dunia usaha. Di satu sisi, kondisi ini berpotensi menguntungkan eksportir. Namun di sisi lain, pelemahan rupiah menambah tekanan bagi perusahaan yang bergantung pada impor atau memiliki kewajiban utang dalam valuta asing.
Meski demikian, Rafki menyebut pihaknya masih menunggu rilis resmi Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melihat dampak riil pelemahan rupiah terhadap kinerja ekspor Batam.
“Seharusnya volume ekspor dari Batam meningkat seiring melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara mitra dagang,” kata Rafki, Senin (19/1).
Menurut dia, perusahaan berbasis ekspor di Batam pada dasarnya berada dalam posisi yang relatif aman. Kenaikan biaya impor bahan baku maupun mesin produksi memang tidak terhindarkan, namun sebagian besar pelaku industri masih mampu mengompensasinya melalui peningkatan penerimaan dari ekspor.
“Karena sebagian besar perusahaan di Batam menjual produknya ke luar negeri, kenaikan biaya impor itu masih tertutupi oleh kenaikan pendapatan ekspor,” ujarnya.
Selain itu, Rafki menambahkan, perusahaan juga masih memiliki komponen biaya domestik yang dibayarkan dalam rupiah, seperti upah tenaga kerja. Dalam kondisi rupiah melemah, faktor tersebut justru menciptakan keuntungan tambahan bagi eksportir.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya satu risiko besar yang kerap luput dari perhatian, yakni kewajiban utang dalam mata uang asing.
“Kalau perusahaan punya utang dalam valuta asing yang nilainya menguat, maka beban utang itu akan semakin berat,” katanya.
Sebaliknya, apabila perusahaan mengambil pinjaman dari bank domestik dalam rupiah, depresiasi rupiah justru membuat beban pembayaran relatif lebih ringan. Rafki menyebut, sebagian pelaku usaha telah mengantisipasi volatilitas nilai tukar melalui mekanisme lindung nilai (hedging).
“Ketika kurs berfluktuasi, perusahaan tidak menanggung kerugian akibat naik-turunnya nilai tukar,” ujarnya. (*)
Reporter : JP GROUP – ARJUNA
Editor : RATNA IRTATIK