Buka konten ini
BATAM (BP) – Di tengah upaya pemerintah memperkuat swasembada pangan nasional, penolakan justru datang dari sebagian distributor beras di Batam. Sejumlah distributor enggan menyerap beras Bulog yang akan dikirim dari Sulawesi dengan alasan margin keuntungan tipis dan kualitas yang dinilai belum setara beras impor.
Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada ruang tawar terhadap sikap tersebut. Menurutnya, distribusi beras lokal merupakan bagian dari perjuangan kedaulatan pangan nasional yang harus didukung semua pihak.
“Jangan cerita kualitas. Itu beras anak negeri. Beri tahu mereka (distributor), kamu mesti cinta Merah Putih. Kita ingin berdaulat pangan,” kata Amran menanggapi lambannya penyerapan beras lokal oleh distributor di Batam.
Pemerintah, kata Amran, tengah bekerja keras meningkatkan produksi nasional sekaligus menutup ketergantungan pada beras impor. Karena itu, distributor seharusnya menjadi mitra strategis negara, bukan justru menghambat masuknya beras lokal ke pasar.
Terkait kemungkinan pemberian insentif atau subsidi distribusi antarwilayah agar harga beras lokal lebih kompetitif, Amran tidak memerinci aspek teknisnya. Namun ia menegaskan seluruh kebijakan diarahkan agar beras produksi dalam negeri tersalurkan merata dan dikonsumsi masyarakat Indonesia sendiri.
“Yang jelas, kita ingin beras Indonesia dinikmati rakyat Indonesia. Itu tujuan kita,” ujar Amran.
Batam selama ini dikenal sebagai wilayah dengan disparitas harga beras. Beras impor cenderung lebih murah, sementara biaya logistik dari sentra produksi nasional relatif tinggi.
Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan oknum untuk melakukan praktik “kucing-kucingan” impor yang merugikan petani dan mengganggu stabilitas harga nasional.
Bulog Kepri sebelumnya menyatakan siap memasok beras asal Sulawesi dalam jumlah besar. Namun tanpa komitmen distributor, stok berpotensi menumpuk di gudang.
Menteri Amran juga kembali menegaskan larangan impor beras di tengah temuan aktivitas penyelundupan yang masih terjadi di Batam dan wilayah Kepulauan Riau.
Amran menilai impor beras ilegal merupakan bentuk pengkhianatan terhadap upaya negara membangun kedaulatan pangan. Ia meminta aparat menindak tegas tanpa kompromi.
“Harus ditindak tegas. Tak boleh kompromi. Itu pengkhianat bangsa,” kata Amran, Senin (19/1) di Batam.
Ia menyebut pemerintah saat ini tengah berjuang keras memperkuat swasembada beras. Karena itu, praktik impor oleh pihak-pihak tertentu dinilai merusak fondasi yang sedang dibangun.
“Kita setengah mati berjuang untuk berdaulat pangan, untuk swasembada, mereka justru mengkhianati perjuangan itu,” ujarnya.
Menurut Amran, stok beras nasional saat ini dalam kondisi aman dan melimpah. Dengan kondisi tersebut, tidak ada alasan pembenar bagi siapa pun untuk memasukkan beras dari luar negeri.
“Tak boleh impor beras. Kita sudah swasembada, stok kita melimpah. Jangan mempermainkan nasib rakyat. Ada 100,15 juta petani padi, masa tega menzalimi orang kecil,” kata dia.
Amran menegaskan, impor ilegal bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga persoalan moral terhadap perjuangan petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.
Terkait kasus penyelundupan beras yang sebelumnya diungkap aparat di Batam, Amran memastikan pihaknya turun langsung memantau penanganannya.
“Baru kami turun. Saya sudah sampaikan agar ditindak tegas,” ujarnya.Ia mengungkapkan, aparat penegak hukum telah menetapkan tersangka. Namun ia meminta pengusutan tidak berhenti pada pelaku lapangan semata.
“Sudah ada tersangkanya, tapi saya minta dibongkar sampai ke akar-akarnya,” katanya.
Menurut Amran, penyelundupan beras bukan kejahatan biasa. Tindakan tersebut sama dengan mengkhianati kepentingan bangsa dan petani.
“Ini mengkhianati bangsa dan petani. Tidak boleh ada yang bermain-main,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kejanggalan asal dan tujuan beras yang terlibat dalam kasus penyelundupan di Kepri. Beras tersebut disebut berasal dari Tanjungpinang, daerah yang tidak memiliki lahan persawahan.
“Yang menarik di Kepri, beras ini disebut dari Tanjungpinang, padahal Tanjungpinang tidak punya sawah,” ujarnya.
Kejanggalan lain muncul dari rencana pengiriman beras ke Sumatra Selatan, wilayah yang dikenal surplus produksi. “Mau dikirim ke Sumatra Selatan, padahal Palembang surplus. Ini jadi pertanyaan,” kata Amran. (*)
Reporter : ARJUNA
Editor : RATNA IRTATIK