Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Anies Baswedan menyoroti ironi besar pembangunan nasional yang dinilainya melahirkan kerusakan ganda: rakyat belum sejahtera, sementara lingkungan telanjur rusak. Fakta itu, menurut Anies, mencerminkan ketimpangan serius antara agenda ekonomi dan perlindungan ekologi yang selama ini berjalan beriringan tanpa keberpihakan pada kepentingan publik.
Hal tersebut disampaikan Anies yang juga Anggota Kehormatan 001 Gerakan Rakyat saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Gerakan Rakyat di Hotel Aryaduta Menteng, Jakarta, Sabtu (17/1). Dalam pidatonya, Anies menegaskan bahwa Indonesia menghadapi persoalan struktural yang berbeda dengan negara maju.
Menurut dia, banyak negara membangun ekonomi hingga mencapai kesejahteraan rakyat, meski kemudian harus membayar mahal dengan kerusakan lingkungan. Namun, kondisi Indonesia justru terbalik.
“Di banyak tempat, perekonomian memajukan seluruh rakyat, lalu perekonomian dikembangkan terus sampai merusak lingkungan. Ketika lingkungan rusak, rakyat sudah mendapatkan kesejahteraan. Nah, di Indonesia ini, perekonomiannya belum mensejahterakan rakyat, tetapi lingkungannya juga sudah rusak,” ujar Anies, Sabtu (17/1) malam.
Ia menilai ketidakadilan ekonomi dan ekologi tersebut berjalan bersamaan tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Karena itu, Anies menyerukan agar arah pembangunan nasional ke depan berlandaskan prinsip ekonomi-ekologi yang berkeadilan.
Salah satu isu krusial yang disorot Anies adalah deforestasi. Ia mengungkapkan bahwa sebagian besar kerusakan hutan di Indonesia justru terjadi secara legal melalui regulasi yang berlaku.
“Menurut data, lebih dari 90 persen, bahkan 97 persen kerusakan hutan itu legal. Jadi memang benar ada pembalakan liar, tetapi yang terbesar justru legal. Artinya, ada regulasi dan aturan main yang harus dikoreksi,” tegasnya.
Anies menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui penegakan hukum semata. Menurutnya, akar masalah justru terletak pada kebijakan dan regulasi yang memberi ruang terjadinya penggundulan hutan secara masif.
Ia juga mengapresiasi Gerakan Rakyat yang berani menempatkan isu ekologi sebagai agenda utama organisasi. Anies menyinggung sejumlah bencana alam yang baru-baru ini terjadi, khususnya di Sumatera, sebagai peringatan keras yang tidak boleh diabaikan.
“Peringatan itu hanya berguna kalau kita kemudian berbuat setelah ada peringatan. Kalau ada peringatan dan kita tidak berbuat, tidak ada gunanya. Karena itu, jadikan peristiwa kemarin sebagai peringatan keras untuk bertindak,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid, menyampaikan bahwa Rakernas I mengusung tema Keadilan Ekologis dan Mengembalikan Hutan Indonesia. Tema tersebut dipilih sebagai respons atas kerusakan hutan yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
“Kita menyaksikan pengusiran spesies dan kerusakan habitat masif. Kami mendorong pemerintah hadir dan berpihak pada kelestarian hutan,” kata Sahrin. (*)
Laporan : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK