Buka konten ini
BINTAN (BP) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan membutuhkan pawang buaya untuk menangani konflik antara buaya dan manusia yang kerap terjadi di sejumlah wilayah Bintan. Kepala Pelaksana BPBD Bintan Ramlah mengatakan, keberadaan pawang buaya dinilai penting karena penanganan satwa liar tersebut memerlukan keahlian khusus.
“Kita sangat membutuhkan pawang buaya saat ini, karena diharapkan pawang yang berpengalaman lebih mampu menjinakkan dan menangani buaya dengan aman,” ujar Ramlah, Senin (19/1).
Menurutnya, proses penangkapan buaya tidak bisa dilakukan sembarangan dan membutuhkan keterampilan serta pengalaman khusus agar tidak membahayakan petugas maupun masyarakat.
Ramlah menjelaskan, kewenangan penanganan buaya saat ini telah beralih dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Namun, KKP Tanjungpinang masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia.
“Karena ini baru pengalihan kewenangan dan personel KKP di Tanjungpinang masih terbatas, kami berharap BKSDA dapat mendampingi KKP terlebih dahulu,” katanya.
Selama ini, penanganan buaya yang muncul di darat dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran (damkar). Sementara itu, untuk buaya yang berada di laut menjadi kewenangan KKP. “Kalau buaya naik ke darat, masih bisa dievakuasi oleh damkar. Tetapi jika berada di laut, BPBD tidak mungkin melakukan patroli, karena kewenangannya ada di KKP,” ujarnya.
Selain penangkapan, Ramlah juga menyoroti persoalan penempatan buaya setelah berhasil diamankan. Saat ini, lokasi konservasi buaya di kawasan Lagoi sudah melebihi kapasitas.
“Di Lagoi saat ini sudah ada 18 ekor buaya yang ditempatkan di area seluas 20 kali 20 meter. Kondisinya sudah penuh,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, BPBD Bintan berencana membentuk tim terpadu yang melibatkan berbagai pihak terkait.
“Kami akan segera menggelar rapat bersama pihak kecamatan dan satgas dalam tim terpadu yang akan dibentuk,” ujar Ramlah.
Ia berharap persoalan konflik buaya dan manusia di Bintan dapat ditangani secara komprehensif dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat. “Ini persoalan bersama, bukan hanya BPBD. Jika terjadi konflik buaya dengan manusia, harus dipikirkan bersama langkah nyata dan solusi yang tepat,” pungkasnya. (*)
Reporter : Slamet Nofasusanto
Editor : GUSTIA BENNY