Buka konten ini
BATAM (BP) – Meski arus investasi terus mengalir dan pertumbuhan ekonomi Batam positif, penyerapan tenaga kerja masih menjadi persoalan. Anggota DPRD Kota Batam, Surya Makmur Nasution, menilai perkembangan investasi belum cukup mendorong penciptaan lapangan kerja baru.
Menurut Surya, perlu ada kolaborasi lebih erat antara BP Batam dan Pemkot Batam untuk mendorong investasi yang bersifat padat karya, terutama di sektor manufaktur.
“Begitu juga perluasan investasi industri marine dan dirgantara seperti MRO (maintenance, repair, and overhaul) Lion Air Group. Ini seharusnya membuka kesempatan lebih besar bagi lulusan SMK atau SPND,” ujarnya, Jumat (16/1).
Selain sektor manufaktur, Surya menilai sektor pariwisata memiliki potensi besar untuk menyerap tenaga kerja. Diversifikasi sektor ekonomi, menurutnya, dapat memberi ruang lebih luas bagi penyerapan angkatan kerja Batam.
Selain investasi yang tepat sasaran, peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kunci. Pemkot Batam, kata Surya, perlu memperkuat pelatihan keterampilan di berbagai sektor.
“Langkah Pemkot Batam memberikan pelatihan peningkatan skill seperti K3, welder, fitter, crane, scaffolding, hingga barista, sangat diperlukan sebagai bagian dari perluasan lapangan kerja,” ujarnya.
Meski demikian, pertumbuhan ekonomi Batam terus melaju pesat. Pada triwulan III 2025, realisasi investasi mencapai Rp54,7 triliun atau 91 persen dari target Rp60 triliun, sementara pertumbuhan ekonomi masih berada pada tren positif, yakni 6,89 persen lebih tinggi dari rata-rata nasional.
“Pertumbuhan ekonomi tahun 2024 saja sudah 6,69 persen dengan investasi Rp43 triliun,” tambah Surya.
Namun, angka pengangguran terbuka di Batam masih tinggi, mencapai 50.431 orang atau sekitar 7,6 persen pada 2025. Dengan kondisi ini, Surya menekankan pentingnya mengarahkan investasi agar lebih inklusif dan benar-benar dapat menyerap tenaga kerja.
“Yang terpenting adalah memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja baru,” tutup Surya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kepri, M Kamaluddin, juga menyebut bahwa investasi seharusnya menjadi motor utama penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Namun fakta di lapangan menunjukkan, pertumbuhan ekonomi Batam belum sepenuhnya berdampak langsung pada berkurangnya pengangguran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Batam pada 2024 tercatat sebesar 7,68 persen. Angka tersebut tergolong tinggi untuk daerah industri dan tujuan investasi, sekaligus mencerminkan ketimpangan antara pertumbuhan ekonomi dan serapan tenaga kerja.
Hingga awal 2026, data resmi TPT terbaru masih menunggu rilis BPS. Kendati demikian, Kamalludin menegaskan bahwa data tahun 2024 sudah cukup menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi kebijakan secara menyeluruh.
Menurutnya, DPRD bersama Pemerintah Kota Batam tengah mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi pembangunan. Optimalisasi pajak dan retribusi daerah, mulai dari parkir hingga pengelolaan sampah, menjadi salah satu fokus pembenahan.
“PAD yang kuat akan menopang pelayanan dasar. Kalau PAD lemah, pemerintah akan kesulitan menghadirkan layanan yang langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, tahun 2026 harus menjadi momentum evaluasi pelayanan dasar dan kebijakan ekonomi daerah, termasuk di sektor pengelolaan sampah, penyediaan air bersih, penguatan UMKM, serta penciptaan lapangan kerja.
“Masalah-masalah itu saling terkait. Kalau ingin menekan pengangguran, maka pelayanan dasar dan iklim usaha juga harus dibenahi,” ujarnya. (*)
Reporter : ARJUNA
Editor : RATNA IRTATIK