Buka konten ini

PEMERINTAH Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) memastikan akan mengajukan pinjaman dana ratusan miliar rupiah ke Bank Jabar Banten (BJB) untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan di tujuh kabupaten/kota di Kepri.
Saat ini, Pemprov Kepri masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Keuangan sebelum pinjaman senilai lebih dari Rp400 miliar tersebut dapat direalisasikan. Proses pengajuan pinjaman masih berada pada tahap pemenuhan dokumen administrasi.
“Saat ini masih proses di kementerian. Kami juga sudah berkoordinasi dan diminta melengkapi dokumen tambahan. Nilai pinjamannya Rp400 miliar,” kata Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Selasa (13/1).
Ansar menjelaskan, sebelumnya Pemprov Kepri sempat merencanakan pinjaman dana ke Bank Riau Kepri (BRK). Namun, rencana tersebut batal karena penyusunan dewan direksi BRK belum rampung.
Selain itu, keterbatasan plafon pinjaman juga menjadi pertimbangan. Menurut Ansar, limit pinjaman di BRK hanya mencapai sekitar Rp50 miliar, jauh dari kebutuhan pembiayaan pembangunan yang direncanakan.
“Karena limitnya kecil, kita beralih ke Bank BJB. Dana pinjaman ini akan digunakan untuk berbagai pembangunan, seperti pembenahan RSUD Raja Ahmad Tabib, pembangunan Tugu Bahasa di Pulau Penyengat, serta pembangunan dan perbaikan jalan,” jelasnya.
Ansar menegaskan, pinjaman tersebut menjadi langkah strategis agar pembangunan di Kepri tetap berjalan. Tanpa tambahan pembiayaan, pemerintah daerah akan kesulitan merealisasikan sejumlah program prioritas.
“Kalau tidak meminjam, kita tidak ada kegiatan pembangunan,” ujarnya.
Sebelumnya, Pemprov Kepri juga telah menjajaki sejumlah opsi pembiayaan lain untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Di antaranya melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) serta BRK Syariah.
Ansar memastikan, pinjaman dana ini tidak akan digunakan untuk kebutuhan operasional rutin, seperti pembayaran gaji atau tunjangan pegawai. Seluruh dana difokuskan untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan.
Menurutnya, salah satu tujuan utama pinjaman tersebut adalah peningkatan layanan kesehatan di Kepri. Dengan fasilitas yang lebih memadai dan ketersediaan dokter spesialis yang lengkap, masyarakat diharapkan tidak perlu lagi berobat ke luar daerah.
“Kalau fasilitas dan tenaga medis sudah lengkap, warga tidak perlu lagi berobat ke luar daerah, apalagi sampai ke Malaysia yang biayanya cukup besar,” pungkas Ansar. (***)
Reporter : Mohamad Ismail
Editor : Gustia Benny