Buka konten ini
KALSEL (BP) – Anak-anak dari keluarga rentan kini memiliki peluang lebih luas untuk mengakses pendidikan yang layak dan berkualitas. Pemerintah resmi menghadirkan 166 Sekolah Rakyat di berbagai daerah sebagai upaya memastikan hak belajar setiap anak tidak terhambat keterbatasan ekonomi maupun wilayah.
Peresmian Sekolah Rakyat tersebut dilakukan serentak oleh Presiden Prabowo Subianto, dengan pusat kegiatan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Senin (12/1). Dalam kesempatan itu, Presiden didampingi sejumlah pejabat negara, termasuk Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.
Kehadiran Menkomdigi menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana fisik, tetapi juga penguatan infrastruktur digital. Pemerintah memastikan ketersediaan konektivitas internet agar proses pembelajaran berjalan setara di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam realisasi program tersebut. Ia menilai Sekolah Rakyat sebagai terobosan penting dan langkah berani untuk menghadirkan keadilan sosial melalui sektor pendidikan.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur yang telah bekerja mewujudkan langkah terobosan ini. Saya terharu melihat dampaknya bagi anak-anak kita,” ujar Presiden.
Presiden juga menekankan bahwa pembangunan nasional harus berjalan seiring dengan prinsip pemerataan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, kehadiran Sekolah Rakyat membuka peluang baru bagi anak-anak yang sebelumnya kesulitan mengakses pendidikan formal.
“Melalui Sekolah Rakyat, negara membuka harapan baru bagi anak-anak dari keluarga yang sebelumnya sulit mengakses pendidikan, sekaligus menyiapkan generasi Indonesia yang berdaya saing di masa depan,” katanya.
Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf melaporkan bahwa Sekolah Rakyat saat ini telah beroperasi di 166 lokasi yang tersebar di 34 provinsi serta 131 kabupaten dan kota. Program tersebut menampung hampir 16 ribu siswa, serta didukung ribuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Komunikasi dan Digital atas kesiapan jaringan dan infrastruktur digital yang mendukung kegiatan belajar mengajar,” ujarnya.
Di sisi lain, Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan komitmen kementeriannya dalam mendukung keberlangsungan Sekolah Rakyat. Dukungan tersebut diwujudkan melalui penyediaan akses internet, penguatan jaringan sekolah, serta pengembangan literasi dan keterampilan digital bagi siswa maupun tenaga pendidik.
“Dukungan ini untuk memastikan proses belajar mengajar dapat berjalan lancar dan setara di seluruh wilayah,” tegasnya. (*)
LAPORAN: JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK