Stok Beras Premium di Kepri Menipis

KRISIS beras premium di Kepulauan Riau kian terang benderang. Stok menipis, harga melonjak, dan tekanan inflasi tak terhindarkan. Persoalannya bukan semata gangguan distribusi, melainkan masalah struktural: Kepri termasuk Batam bukan daerah penghasil beras, namun kebijakan pembatasan impor membuat pasokan kian sempit dan harga sulit dikendalikan.

Selama ini, Batam dan wilayah lain di Kepri sangat bergantung pada beras impor untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Ketika keran impor diperketat, pilihan pasokan mengerucut pada beras dari Jawa dan Sulawesi. Namun, jalur distribusi yang panjang dan biaya logistik laut yang tinggi membuat harga beras tetap mahal saat tiba di pasar Kepri.

Dampak paling nyata terlihat di Tanjungpinang. Beras premium asal Batam mulai sulit diperoleh sejak akhir 2025. Pengetatan pengiriman membuat stok di tingkat pedagang menipis, sementara permintaan tetap tinggi.

“Memang terjadi pengetatan pengiriman beras dari Batam, sehingga stok yang masuk ke Tanjungpinang terbatas,” ujar Kepala Bidang Stabilisasi Harga Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tanjungpinang, Riyanto, Rabu (7/1).

Harga pun melambung. Beras merek Gonggong naik dari Rp58 ribu menjadi Rp68 ribu per 5 kilogram. Di sejumlah kios, beras tersebut bahkan lenyap dari etalase. Lonjakan ini menegaskan rapuhnya sistem pasok beras premium di wilayah kepulauan yang sepenuhnya bergantung pada distribusi.

Beras premium dari Jawa Barat seperti Ayam Merak, Gajah Merah, dan Padang Raya memang masih tersedia. Namun harganya tetap tinggi karena rantai pasok yang panjang, mulai dari sentra produksi, pelabuhan, hingga distribusi antarpulau di Kepri.

Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Karimun. Stok beras premium ikut menipis akibat ketergantungan pasokan dari Batam.

“Ketersediaan beras premium terbatas. Kami sedang berkoordinasi dengan Bapanas dan pemerintah provinsi untuk mengamankan pasokan,” kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Karimun, Sukrianto Jaya Putra.

Saat ini, stok beras premium di Karimun hanya sekitar 365,26 ton, termasuk 54 ton di gudang Bulog.

Angka itu jauh dari kebutuhan bulanan yang mencapai lebih dari 2.000 ton. Pemerintah daerah bahkan mengusulkan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET), menyusul tingginya biaya distribusi laut.

Batam Terjepit, Inflasi Tak Terhindarkan
Sebagai pusat konsumsi dan distribusi Kepri, Batam menjadi wilayah yang paling merasakan tekanan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi year on year Batam pada Desember 2025 mencapai 3,68 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar.

Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, menyebut kelompok pangan mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,17 persen, dengan andil 1,49 persen terhadap inflasi total.

“Kenaikan harga komoditas pangan seperti cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, dan makanan jadi masih menjadi pendorong utama inflasi di Batam,” ujarnya.

Selain inflasi tahunan, Batam juga mencatat inflasi bulanan (m-to-m) sebesar 1,14 persen pada Desember 2025. Indeks Harga Konsumen naik dari 110,41 menjadi 111,67. Inflasi year to date tercatat sebesar 3,68 persen.

Tekanan ini memperlihatkan ironi kebijakan pangan di wilayah nonlumbung. Tanpa impor, Kepri bergantung pada pasokan antarpulau dengan ongkos logistik mahal. Namun ketika pasokan lokal terbatas dan distribusi terganggu, masyarakat dihadapkan pada harga tinggi, sementara inflasi terus merangkak naik.

Kondisi ini menjadi peringatan bahwa kebijakan pangan nasional yang seragam berisiko menimbulkan ketimpangan di daerah kepulauan. Tanpa skema khusus bagi wilayah nonpenghasil beras seperti Kepri, krisis pasokan dan tekanan inflasi berpotensi terus berulang. (***)

Reporter : RENGGA YULIANDRA – MOHAMAD ISMAIL – SANDI PRAMOSINTO
Editor : RATNA IRTATIK