Buka konten ini
MEDAN (BP) – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti memastikan kegiatan belajar mengajar (KBM) di wilayah terdampak banjir dan tanah longsor di Sumatra Utara (Sumut) kembali berjalan mulai Senin, 5 Januari 2026. Kepastian tersebut disampaikan saat Peresmian Bantuan Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kota Medan, Minggu (4/1).
Abdul Mu’ti menyebut, dari total 1.215 sekolah yang terdampak bencana, sebagian besar telah siap melaksanakan pembelajaran.
“Terkait dengan musibah yang terjadi di Sumatra Utara, jumlah sekolah terdampak ada 1.215. Yang siap beroperasi untuk kegiatan belajar mengajar pada 5 Januari nanti sebanyak 1.157 sekolah atau 95,23 persen,” kata Abdul Mu’ti.
Ia menjelaskan, sebagian kecil sekolah masih menjalani persiapan pembelajaran darurat serta proses pembersihan pascabanjir dan longsor. Meski demikian, pemerintah terus mempercepat pemulihan agar aktivitas belajar dapat berlangsung.
“Yang belajar menggunakan tenda ada 19 sekolah atau 1,6 persen. Dan yang masih dalam proses pembersihan ada 29 sekolah atau 2,4 persen. Insya Allah pada 5 Januari besok sekolah-sekolah tersebut sudah dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,” jelasnya.
Untuk satuan pendidikan yang belum sepenuhnya pulih, Kemendikdasmen menyiapkan kebijakan khusus agar pembelajaran dan asesmen tetap berjalan. Kurikulum yang diterapkan bersifat adaptif dan disesuaikan dengan kondisi darurat di lapangan.
Abdul Mu’ti menegaskan pendekatan tersebut dirancang fleksibel tanpa mengurangi esensi pembelajaran. Pemerintah, kata dia, berkomitmen memastikan hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi meski berada dalam situasi bencana.
“Yang penting adalah semangat kita untuk bangkit, semangat kita untuk dapat belajar, dan bersemangat meraih masa depan,” paparnya.
Dalam kesempatan itu, Abdul Mu’ti juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam percepatan pemulihan sektor pendidikan di Sumatra Utara, mulai dari jajaran Kemendikdasmen, Pemerintah Provinsi Sumut, hingga pemerintah kabupaten dan kota. Dukungan lintas sektor tersebut dinilai krusial dalam menyukseskan kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya program revitalisasi satuan pendidikan.
Pemerintah berharap, dengan langkah-langkah tersebut, siswa di wilayah terdampak bencana tetap mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan berkelanjutan.
935 Rumah Ibadah Sudah Bisa Digunakan
Sementara itu, Kementerian Agama (Kemenag) memastikan rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mulai kembali dimanfaatkan masyarakat pascabencana. Dari total 1.137 rumah ibadah terdampak di tiga provinsi tersebut, sebanyak 935 unit telah kembali berfungsi.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan, di Aceh terdapat 878 rumah ibadah terdampak, dengan 703 unit sudah beroperasi dan 175 lainnya masih dalam proses pemulihan. Di Sumatra Utara, 112 dari 137 rumah ibadah terdampak telah dapat digunakan. Sementara di Sumatra Barat, pemulihan hampir tuntas dengan 120 dari 122 rumah ibadah kembali beroperasi.
“Juga disalurkan berbagai bantuan sarana ibadah. Antara lain karpet atau hambal, sajadah, mukena, hingga mushaf Alquran. Total 9.000 mushaf yang disalurkan di tiga provinsi,” kata Nasaruddin, kemarin (3/1).
Selain rumah ibadah, Kemenag juga fokus memulihkan kegiatan belajar mengajar di lembaga pendidikan Islam. Pembelajaran dijadwalkan kembali dimulai pada Senin (5/1). Saat ini tercatat 500 madrasah terdampak bencana dengan total 112.964 siswa serta lebih dari 12 ribu guru dan tenaga kependidikan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 435 madrasah atau sekitar 87 persen dinyatakan siap melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
“Ada 65 madrasah lainnya masih tahap pemulihan karena mengalami kerusakan berat, kehilangan sarana pembelajaran, hingga proses pembersihan yang belum tuntas,” ujar Nasaruddin. Ia menambahkan, masjid dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pendidikan darurat agar anak-anak tidak kehilangan hak belajar.
Secara keseluruhan, Kemenag telah mengucurkan dana Rp73,97 miliar untuk penanganan dampak bencana di tiga provinsi di Sumatra. Dana tersebut bersumber dari APBN sebesar Rp66,47 miliar dan Kemenag Peduli sebesar Rp7,5 miliar. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK