Buka konten ini
JAKARTA – Impor solar yang selama ini menggerus devisa ditargetkan berhenti total pada 2026. Kuncinya adalah kesiapan kilang Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemerintah optimistis, jika proyek strategis nasional itu beroperasi penuh, Indonesia akan surplus solar.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, RDMP Balikpapan akan menjadi “game changer” ketahanan energi nasional. Kilang tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan surplus solar hingga 3–4 juta kiloliter per tahun. “Target kami di 2026 tidak ada lagi impor solar. Kalau RDMP sudah jadi dan beroperasi penuh, kita justru surplus,” ujar Bahlil.
Namun, Bahlil mengingatkan, realisasi target sangat bergantung pada jadwal operasional kilang yang dikelola PT Pertamina (Persero). Koordinasi intensif dengan perusahaan pelat merah itu terus dilakukan untuk memastikan transisi berjalan mulus.
Menurut Bahlil, apabila RDMP Balikpapan beroperasi penuh pada Maret 2026, impor solar masih mungkin dilakukan secara terbatas pada awal tahun. Langkah itu semata-mata untuk menjaga ketahanan pasokan nasional.
“Kalau Maret baru full, Januari–Februari mungkin masih ada impor kecil. Tapi kalau ternyata tidak perlu, ya tidak usah impor,” tuturnya.
Tak hanya mengejar swasembada, Kementerian ESDM juga menyiapkan peta jalan peningkatan kualitas solar nasional. Saat ini, solar yang beredar sudah memiliki angka setana (Cetane Number) 51. Pemerintah menargetkan kualitas tersebut bisa ditingkatkan hingga setara standar Euro 5.
Bahlil mengakui tantangan utama terletak pada kesiapan infrastruktur kilang eksisting. Meski demikian, pemerintah berkomitmen melakukan pemutakhiran teknologi secara bertahap.
“Memang infrastruktur kilang kita belum sepenuhnya siap. Tapi arah kebijakannya jelas, menuju standar Euro 5,” katanya.
Dukungan Positif
Ketua Program International Trade & Finance Universitas Kristen Petra, Elisa Tjondro, menilai rencana penghentian impor solar memiliki manfaat strategis dalam jangka panjang. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi mengurangi ketergantungan terhadap minyak global sekaligus menekan tekanan devisa.
“Dalam jangka panjang, kebijakan ini mendukung kemandirian energi, menahan dampak fluktuasi harga minyak dunia, serta memperkuat stabilitas ekonomi nasional,” kata Elisa di Surabaya, Selasa (11/11).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, mulai dari kapasitas kilang domestik hingga sistem distribusi biodiesel. Tanpa persiapan matang, kebijakan ini berisiko memicu tekanan inflasi dan gangguan pasokan energi.
“Eliminasi impor solar dalam waktu dekat tergolong ambisius. Pemerintah perlu menyiapkan aspek teknis, logistik, hingga pengaturan harga agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi,” ujarnya.
Elisa menambahkan, pemerintah perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, industri kelapa sawit, sektor migas, transportasi, hingga logistik. Selain itu, masa transisi juga perlu diberikan agar para pelaku usaha dapat beradaptasi.
“Persiapan yang komprehensif menjadi kunci agar kebijakan ini berjalan mulus dan tidak berdampak negatif terhadap neraca perdagangan Indonesia,” pungkasnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO