Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan membuka ruang bagi pengiriman pakaian ilegal, termasuk balpres, ke daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Barat (Sumbar), dan Sumatra Utara (Sumut). Penegasan itu disampaikan setelah muncul pernyataan dari pejabat di bawahnya yang memberi sinyal seolah ada peluang pelonggaran aturan.
Purbaya mengaku bingung saat ditanya mengenai izin pengiriman pakaian ilegal untuk alasan kemanusiaan. Ia bahkan balik bertanya kepada awak media tentang siapa pejabat yang sebelumnya melontarkan wacana tersebut.
“Siapa yang bilang? Menterinya saya, dia bukan menteri,” tegas Purbaya usai peresmian alat pemindai peti kemas dan peluncuran aplikasi kepabeanan Trade AI di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12).
Saat berpapasan dengan anak buahnya di lokasi, Purbaya langsung mengingatkan agar tidak melontarkan pernyataan yang menimbulkan salah tafsir di publik.
“Lo (kamu) jangan kasih pernyataan aneh-aneh,” ucap Purbaya dengan nada meninggi. “Siap, Pak,” jawab singkat pejabat tersebut.
Purbaya menegaskan tidak ada dasar hukum yang memungkinkan pemerintah melegalkan distribusi pakaian ilegal dalam kondisi apa pun. Menurut dia, meski tampak baru, pakaian balpres tetap termasuk barang yang masuk secara ilegal.
“Itu kan ilegal. Secara formal tidak ada kebijakan ke arah sana. Bahkan presiden pun, waktu saya diskusi, bilang jangan dulu. Sampai sekarang belum ada,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa membuka celah dengan alasan bantuan kemanusiaan justru berbahaya, karena dapat dimanfaatkan untuk memasukkan lebih banyak balpres ke Indonesia.
“Jangan sampai nanti gara-gara itu, banyak lagi balpres masuk dengan alasan ‘kan bagus buat bencana’,” kata Purbaya.
Pemerintah, tegasnya, lebih memilih menggunakan produk dalam negeri sebagai bantuan fisik ke kawasan terdampak bencana. Jika perlu, kata Purbaya, negara siap mengalokasikan anggaran untuk membeli pakaian baru dari UMKM lokal.
“Lebih baik kita beli produk dalam negeri, produk UMKM, untuk dikirim ke daerah bencana. Saya lebih baik mengeluarkan uang ke situ, kalau terpaksa. Dibanding pakai barang-barang balpres itu,” tandasnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RATNA IRTATIK