Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Presiden Prabowo Subianto kembali menekankan pentingnya efisiensi dan penghematan dalam penyusunan kriteria anggaran. Caranya dengan melakukan pemotongan pada hal-hal yang dinilai tidak esensial.
Dalam sidang kabinet paripurna bersama para Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1), Prabowo mengatakan, efisiensi anggaran yang dilakukan sejauh ini cukup baik. Untuk perjalanan dinas, misalnya, telah berhasil dipangkas cukup signifikan.
”Perjalanan dinas dikurangi, saya potong setengah. Dengan setengah, kita bisa menghemat Rp20 triliun lebih,” imbuhnya.
Jika dikonversi dengan perbaikan bangunan sekolah, misalnya, angka tersebut cukup untuk memperbaiki ribuan bangunan. Presiden juga menegaskan, ke depan anggaran untuk hal-hal yang bersifat seremoni atau upacara, seperti perayaan ulang tahun kelembagaan, akan dipotong.
”Perayaan ulang tahun dilak-sanakan secara sederhana di kantor, di ruangan, kalau perlu yang hadir hanya 15 orang, sisanya di vidcon (video conference)kan,” kata dia.
Menurut presiden, saat ini pemeriksaan anggaran telah berjalan dengan tingkat ketelitian yang cukup baik. Ke depan, dia menegaskan bahwa kriteria anggaran harus menargetkan capaian prioritas. Yakni, bisa menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, hingga mengarah pada swasembada pangan dan swasembada energi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan akan melaksanakan arahan itu. ”Presiden harapkan adanya fokus terhadap prioritas dan juga kurangi inefisiensi,” imbuhnya.
Untuk sektor-sektor mana saja yang akan dipangkas, Sri Mulyani mengatakan akan mengidentifikasi lebih lanjut. ”Yang sudah diidentifikasi akan dilihat,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menjelaskan, pihaknya akan menyamakan visi presiden dengan jajaran pemerintah daerah. Termasuk berkaitan dengan pengelolaan anggaran.
Salah satu caranya dengan mengadakan retreat atau pembekalan untuk kepala daerah terpilih.
”Kemungkinan besar di Magelang,” ujarnya.
Pelaksanaannya akan berlangsung secara bertahap. Yang tidak ada sengketa di MK dan dilantik lebih dulu akan menjalani pembekalan lebih awal. Gelombang selanjutnya bakal mengikuti jadwal putusan MK.
Untuk konsep dan kurikulumnya, Bima menyebut masih dirumuskan bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Karena lebih kompleks, Bima memperkirakan waktu pelaksanaannya lebih dari tujuh hari.
”Pemateri yang pasti para menteri terkait. Kemudian, ada narasumber dari para pakar juga nanti,” pungkasnya. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG