Buka konten ini
SEKUPANG (BP) – Pemerintah Kota Batam terus memperluas jangkauan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi siswa di wilayah hinterland atau pulau-pulau terpencil. Upaya ini diwujudkan melalui pembangunan dapur SPPG (Sentra Penyediaan Pangan Gizi) 3T yang kini tengah berjalan di sejumlah kawasan terluar.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam, Hendri Arulan, mengatakan bahwa sejauh ini baru satu dapur MBG di wilayah hinterland yang beroperasi, yakni di Belakang Padang. Untuk pulau-pulau lain yang masuk kategori 3T (terluar, tertinggal, dan terdepan), pemerintah menyiapkan dapur khusus yang akan menjadi penopang pemenuhan gizi bagi siswa di daerah tersebut.
“Untuk hinterland, dapurnya baru ada di Belakang Padang. Jadi pulau-pulau lain akan mendapatkan SPPG 3T. Ini kita siapkan khusus untuk daerah terluar agar mereka bisa mendapatkan suplai MBG dari dapur 3T,” ujar Hendri, Rabu (3/12).
Hendri menegaskan bahwa layanan MBG wajib diberikan berapa pun jumlah siswa di pulau tersebut. Dapur 3T tidak hanya melayani anak sekolah, tetapi juga ibu hamil dan balita yang membutuhkan dukungan gizi tambahan.
“Misalnya hanya ada 15 siswa di satu pulau, dapur tetap harus ada. Bahkan bisa sekalian membantu ibu hamil atau balita yang belum sekolah,” tambahnya.
Pembangunan dapur 3T saat ini sedang berlangsung dan ditargetkan mulai beroperasi pada awal Januari 2026. “Mudah-mudahan awal Januari sudah berjalan,” kata Hendri.
Secara keseluruhan, progres Program MBG di Batam menunjukkan perkembangan positif. Dari total target 125 dapur SPPG, sebanyak 97 titik sudah beroperasi, sementara 28 lainnya dalam tahap penyelesaian pembangunan.
“Target kita 125 titik. Informasi terakhir, sudah ada 97 dapur yang berdiri. Sisanya, sekitar 28 titik, masih dalam proses penyiapan,” jelasnya.
Hendri berharap seluruh dapur tersebut siap beroperasi pada awal 2026 sehingga semua siswa penerima manfaat bisa terlayani penuh.
Saat ini, sekitar 80 persen siswa di Batam telah menerima layanan MBG. Namun masih ada yang belum terjangkau, terutama pendidikan usia dini dengan jumlah siswa sedikit, pondok pesantren, serta beberapa sekolah di wilayah hinterland.
“Yang menerima MBG baru 80 persen. Masih ada yang tercecer, seperti PAUD dengan 15 siswa, pondok pesantren, dan beberapa siswa di hinterland. Ini akan kami koordinasikan dengan BGN agar semuanya terpenuhi,” tegasnya. (***)
Reporter : Rengga Yuliandra
Editor : GALIH ADI SAPUTRO