Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI) mencatat sebanyak 306 proyek properti terhenti akibat persoalan perizinan. Kondisi ini dinilai menghambat realisasi investasi di sektor properti yang selama ini menjadi salah satu penggerak industri padat karya.
Ketua Umum DPP REI, Joko Suranto, menyampaikan, data tersebut berasal dari laporan 16 Dewan Pengurus Daerah (DPD) REI. Total proyek yang mandek itu mencakup lahan seluas 6.178 hektare dengan potensi investasi mencapai Rp34,5 triliun.
“Hambatan perizinan yang kami temukan beragam, mulai dari persoalan OSS, Amdal, tata ruang, hingga Lahan Sawah Dilindungi (LSD),” ujar Joko, Rabu (19/11/2025).
Ia menambahkan, angka tersebut baru berasal dari 16 DPD. Masih ada 21 DPD lainnya yang tengah dipetakan. Jika seluruh data digabung, potensi investasi yang terhambat diperkirakan bisa menembus Rp55,5 triliun.
Menurut Joko, jika nilai Rp34,5 triliun dibagi ke 16 DPD, maka rata-rata setiap daerah kehilangan potensi investasi sekitar Rp2 triliun. Dampaknya tidak hanya pada ekonomi, tetapi juga terhadap penyerapan tenaga kerja. Satu proyek properti rata-rata mampu menyerap 100 pekerja. Artinya, dari 306 proyek yang terhenti, terdapat potensi kehilangan lapangan kerja bagi sekitar 30.600 orang.
“Ini potensi besar untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu kami berharap pemerintah bisa menjembatani persoalan perizinan yang sifatnya lintas kementerian,” tegasnya.
REI juga mengungkap hasil riset bersama Lembaga Manajemen Universitas Indonesia (LM UI) yang menunjukkan bahwa investasi properti sebesar Rp112 triliun dapat menyumbang 0,56 persen terhadap perekonomian nasional. Kontribusi itu dinilai bisa lebih optimal jika tata kelola perizinan diperbaiki.
Kendala perizinan juga berpotensi memengaruhi penyerapan KUR Perumahan sebesar Rp130 triliun pada 2025, termasuk realisasi kuota FLPP yang ditargetkan mencapai 350.000 unit.
DPP REI telah berkoordinasi dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, yang menyatakan kesiapan membantu penyelesaian 306 proyek yang terkendala. Komunikasi juga dilakukan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait persoalan tata ruang dan LSD, termasuk rencana dibukanya kembali perizinan LSD di 140 kota.
Meski pemerintah telah menggulirkan berbagai stimulus untuk sektor properti, seperti program 3 juta rumah, perpanjangan PPN DTP, hingga KUR Perumahan, REI menilai masalah perizinan masih menjadi batu sandungan utama investasi. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO