Buka konten ini
Seoul (BP) – Pihak berwenang Korea Selatan pada Senin memecat sedikitnya empat komandan militer senior terkait dekrit darurat militer singkat yang diumumkan Presiden Yoon Suk Yeol, menurut laporan kantor berita Yonhap.
Presiden Yoon Suk Yeol sendiri telah dimakzulkan pada bulan lalu. Para petinggi militer yang dicopot dari jabatan mereka menurut Kementerian Pertahanan Korsel adalah Kepala Komando Kontraintelijen Pertahanan Letnan Jenderal Yeo In-hyung, Kepala Komando Intelijen Pertahanan Mayor Jenderal Moon Sang-ho, Kepala Komando Pertahanan Ibu Kota Letnan Jenderal Lee Jin-woo dan Kepala Komando Perang Khusus Angkatan Darat, Letnan Jenderal Kwak Jong-keun.
Keempat pejabat tersebut diduga terlibat dalam operasi darurat militer pada 3 Desember 2024. Keputusan itu diambil sambil menunggu tinjauan hukum terkait kemungkinan tindakan disipliner terhadap Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal Park An-su, yang menjabat sebagai ko mandan darurat militer saat itu.
Pemerintah diperkirakan akan secara resmi memberi tahu keempat komandan tersebut pada Selasa (21/1), saat keputusan ini mulai berlaku. Sebelumnya pada hari yang sama, polisi Korea Selatan menggerebek kantor kepresidenan untuk mengamankan dokumen terkait deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon.
Dilansir dari Antara, Presiden yang telah dimakzulkan itu kini dipindahkan ke sel isolasi di Pusat Penahanan Seoul setelah resmi ditangkap. Yoon dipindahkan ke sel isolasi berukuran 12 meter persegi di pusat penahanan Uiwang, selatan Seoul, pada Minggu (19/1), setelah Pengadilan Distrik Barat Seoul mengeluarkan surat perintah penangkapan resminya, menurut Shin Yong-hae, Komisaris Jenderal Layanan Koreksi Korea.
Sel tersebut, yang biasanya ditempati lima atau enam orang, memiliki ukuran yang sama dengan sel yang pernah digunakan oleh mantan presiden yang ditahan, kata Shin kepada anggota parlemen.
Yoon menjadi presiden Korea Selatan pertama yang ditangkap secara resmi saat masih menjabat. Penangkapan Yoon dilakukan setelah pengadilan Seoul mengeluarkan surat perintah penahanan pada Minggu untuk memperpanjang masa penahanannya atas upaya pemberlakuan darurat militer yang gagal pada bulan lalu. (*)
Reporter : JP Group
Editor : Iman Wachyudi