Buka konten ini
BATAM KOTA (BP) – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyoroti kinerja sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Ia meminta para pejabat yang gagal menjalankan tugasnya memiliki budaya malu, bukan sekadar menunggu dievaluasi.
Dalam wawancara dengan wartawan, Amsakar tampak tenang ketika membahas topik evaluasi kepala OPD—isu yang biasanya membuat pejabat daerah kikuk. Namun, nadanya berubah lebih tegas saat menyebut DLH Batam, instansi yang sejak lama menjadi sorotan publik karena buruknya penanganan sampah dan dugaan penyimpangan retribusi yang tengah diperiksa Polresta Barelang.
“Kalau terkait proses hukum, biarkan berjalan sesuai mekanismenya. Pemerintah tidak akan mengintervensi,” ujar Amsakar, Rabu (5/11).
Namun, Amsakar tak berhenti di situ. Ia menyinggung pula soal restrukturisasi kabinet Pemko Batam, yang kini ramai diperbincangkan di kalangan pejabat internal. Banyak pihak menanti langkah berani Amsakar dalam menata ulang barisan kepala dinas yang dinilai tak seirama dengan arah kebijakan pembangunan.
“Jabatan bisa kosong kalau orangnya pensiun, meninggal dunia, atau punya masalah
hukum seperti temuan di kepolisian, kejaksaan, KPU, atau Bawaslu. Kalau itu tidak terjadi, baru bisa dilakukan demosi setelah dua periode penilaian atau sekitar enam bulan,” jelasnya.
Ia menegaskan, proses evaluasi kinerja kini tak bisa lagi dilakukan serampangan seperti era sebelumnya. Amsakar bahkan mengutip hasil kajian Kemenkopolhukam dan Kemendagri tentang tata kelola pemerintahan yang sempat melibatkan dirinya sebagai narasumber.
“Saya sampaikan waktu itu, jangan semua masalah kepegawaian mesti sampai ke pusat. Kepala daerah mestinya punya ruang untuk memilih pasukannya sendiri,” kata Amsakar.
“Bagaimana mungkin kalau mazhabnya berbeda tapi tetap bekerja dalam satu tim? Untuk memperkuat tim itu, harus sehaluan, sehati, semazhab. Baru bisa cepat bergeraknya,” tambahnya.
Pernyataan itu terasa seperti sindiran tajam kepada sejumlah kepala OPD yang disebut-sebut “jalan sendiri” tanpa koordinasi dengan kepala daerah. Di internal Pemko, isu tersebut sudah lama menjadi bisik-bisik: beberapa dinas strategis dinilai kurang peka terhadap arah politik pembangunan yang diusung Amsakar.
Ia tak menampik. Menurutnya, fenomena itu muncul karena budaya kerja setengah hati di kalangan pejabat. “Kalau kepala dinas bekerja alakadarnya, ya harus punya budaya malu. Malu, lah. Mengundurkan diri saja,” tegasnya.
Meski desakan publik dan internal kian kuat agar segera dilakukan perombakan pejabat, Amsakar mengaku belum bisa bertindak cepat. Pelantikan Sekda baru membuatnya harus menunggu enam bulan sebelum evaluasi resmi bisa dijalankan.
“Evaluasi baru bisa dilakukan setelah enam bulan dari sekarang. Itulah sebabnya restrukturisasi pejabat ini agak rumit,” ujarnya.
Sampai saat itu tiba, Amsakar tampaknya memilih menunggu sambil mengirimkan pesan politik yang jelas: mereka yang tak sejalan, bersiaplah tersingkir. Atau, seperti katanya—malu, lah. Mengundurkan diri saja. (***)
Reporter : ARJUNA
Editor : GALIH ADI SAPUTRO