Buka konten ini
Merah Putih Kelurahan Sungai Lumpur, Lingga. Foto: VATAWARI/BATAM POS
HARAPAN besar pemerintah untuk menggerakkan ekonomi desa lewat Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Lingga tampaknya belum sepenuhnya terwujud. Hingga kini, sebagian besar KDMP belum bisa mengajukan proposal pencairan dana ke bank-bank mitra, seperti BRI, BNI, dan Mandiri, yang menjadi pintu utama permodalan koperasi.
Padahal, beberapa KDMP telah berdiri dan diresmikan, bahkan sempat menjalankan usaha di berbagai bidang. Namun, roda kegiatan ekonomi mereka harus berhenti karena belum tersedianya anggaran operasional dan belum lengkapnya dokumen administrasi untuk pengajuan pinjaman.
Menanggapi kondisi tersebut, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop UMKM) Kabupaten Lingga menurunkan tim ke lapangan untuk menelusuri penyebab stagnasi KDMP.
Plt Kepala Disperindagkop UMKM Lingga, Febrizal Taufik, menjelaskan bahwa sebagian besar KDMP belum memenuhi persyaratan administrasi dasar untuk mengajukan pinjaman ke bank.
“Masih banyak KDMP yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan buku rekening. Padahal, itu syarat utama untuk bisa mengajukan pinjaman modal ke bank,” ujar Febrizal.
Ia mengungkapkan, salah satu kendala utama adalah letak geografis Lingga yang terpencar dan sulit dijangkau, terutama di daerah yang minim jaringan internet. Kondisi itu membuat proses pembuatan dokumen secara daring terhambat.
“Sebenarnya NIB dan NPWP bisa dibuat online, tapi ada daerah yang sulit sinyal. Kalau harus ke Dabo Singkep, biayanya juga besar,” jelasnya.
Febrizal menegaskan pentingnya sinergi antara camat dan kepala desa untuk mempercepat realisasi program KDMP. Ia berharap pemerintah desa ikut membantu kelengkapan administrasi koperasi di wilayah masing-masing.
“Kami di Disperindagkop UMKM memiliki fungsi pendampingan, tapi kami juga butuh kerja sama dari kecamatan dan desa. Jangan sampai KDMP dibiarkan bergerak sendiri,” tegasnya.
Menurutnya, masih ada KDMP yang belum membuka rekening karena belum memiliki dana awal. Padahal, rekening tersebut menjadi salah satu syarat penting sebelum dana bantuan bisa dikucurkan.
“Kami ingin program ini segera berjalan agar manfaat ekonomi bisa dirasakan masyarakat desa,” pungkas Febrizal. (***)
Reporter : VATAWARI
Editor : GALIH ADI SAPUTRO