Buka konten ini
DINAS Kesehatan (Dinkes) Kota Batam memastikan hingga kini belum menerima laporan kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk pada kelompok rentan seperti ibu hamil dan balita.
Kepala Dinkes Batam, Didi Kusmarjadi, menegaskan bahwa program MBG merupakan bagian dari prioritas nasional untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Program ini tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
“Untuk ibu hamil dan balita sejauh ini belum ada kasus,” ujar Didi Kusmarjadi, Selasa (15/10).
Ia menjelaskan, pelaksanaan MBG di lapangan berbeda dari segi sasaran dan intensitas pemberian. Bagi anak sekolah, program dilaksanakan secara rutin, sedangkan bagi ibu hamil dan balita, pemberian makanan dilakukan secara berkala.
“MBG itu utamanya untuk anak sekolah. Sedangkan untuk ibu hamil dan balita, sifatnya makanan tambahan yang diberikan sewaktu-waktu, bukan setiap hari,” terangnya.
Meski demikian, Didi mengingatkan pentingnya kewaspadaan orang tua terhadap kemungkinan munculnya reaksi alergi atau gejala keracunan ringan setelah anak mengonsumsi makanan MBG di sekolah.
Namun, ia menilai kasus tersebut jarang terjadi.
“Kalau reaksi alergi saat MBG, sepertinya jarang. Karena umumnya orang tua sudah tahu anaknya alergi terhadap makanan tertentu,” ujarnya.
Kendati jarang, Didi mengimbau orang tua tetap memperhatikan kondisi anak setelah pulang sekolah. Gejala yang perlu diwaspadai meliputi mual, muntah, gatal, ruam, atau lemas.
Sebagai langkah cepat, ia menegaskan bahwa pemberian obat pertolongan pertama di sekolah tanpa pemeriksaan tenaga medis tidak dianjurkan. Jika gejala muncul, anak harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan (faskes) terdekat.
“Kalau ada keluhan, segera bawa ke faskes terdekat dari sekolah. Jangan memberikan obat tanpa pemeriksaan medis,” tegasnya.
Sebelumnya, pihak Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Batam juga memastikan seluruh bahan yang disajikan untuk program MBG aman dari kandungan pestisida dan bahan kimia berbahaya. Pemeriksaan dilakukan menggunakan alat rapid test guna menjamin keamanan pangan bagi anak-anak penerima MBG di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala DKPP Batam, Mardanis, mengatakan, pihaknya baru saja menerima bantuan alat rapid test dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) untuk memperkuat pengawasan tersebut.
“Pemprov Kepri memberikan satu kotak rapid test kepada DKPP Batam untuk pengecekan komoditas segar di dapur SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis,” ujar Mardanis, Senin (13/10).
Alat tersebut digunakan sekali pakai untuk mendeteksi residu pestisida pada bahan pangan segar seperti sayur dan buah yang belum dimasak.
“Yang kami uji misalnya wortel, timun, anggur, cabai keriting, dan bawang merah. Jika kadar residu di bawah ambang batas berarti aman, tapi kalau di atas batas hasilnya positif dan berbahaya untuk dikonsumsi,” jelasnya.
Selain pangan asal tumbuhan (PSAT), DKPP juga memeriksa pangan asal hewan (PAH) seperti daging sapi dan ayam menggunakan rapid test khusus untuk mendeteksi boraks dan formalin.
“Jadi selain pestisida di sayur dan buah, daging juga kami pastikan bebas dari boraks maupun formalin. Pemeriksaan ini untuk memastikan semua bahan yang masuk dapur SPPG memenuhi standar keamanan pangan,” tambahnya.
Mardanis menegaskan, pengawasan dilakukan secara berkala karena residu pestisida dan bahan kimia berbahaya bersifat akumulatif di dalam tubuh jika dikonsumsi terus-menerus.
“Di Batam sendiri banyak petani semi organik, tapi hasilnya baru bisa memenuhi sekitar 15 persen kebutuhan. Selebihnya masih didatangkan dari luar daerah,” tuturnya. (***)