Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah mengungkapkan bahwa pihaknya bakal mengundang Presiden RI Prabowo Subianto sebagai tamu kehormatan, dalam gelaran Kongres VI PDIP yang rencananya akan digelar pada April 2025. Menurut Said, sudah sewajarnya Megawati melakukan pertemuan dengan Prabowo sebelum gelaran Kongres VI PDIP.
“Seperti yang kami tegaskan sebelumnya, bahwa rencana-nya dalam Kongres PDI Perjuangan, DPP PDI Perjuangan akan mengundang Presiden Prabowo. Sebagai tamu kehormatan pada kongres nanti, tentu sudah sewajarnya didahulu pertemuan Ibu Mega dengan Presiden Prabowo,” kata Said kepada wartawan, Rabu (16/1).
Said meyakini, Megawati akan segera melakukan pertemuan dengan Prabowo sebelum gelaran Kongres VI PDIP. Menurutnya, pertemuan kedua tokoh bangsa itu dapat meredakan kegaduhan yang tidak proporsional.
“Doakan pertemuan kedua tokoh bisa terlaksana setidaknya sebelum PDI Perjuangan melaksanakan Kongres,” ucap Said. Lebih lanjut, Said meyakini jika Megawati melakukan pertemuan dengan Prabowo akan membicarakan politik kenegaraan. Khususnya bagaimana membangun jalan menuju cita-cita Indonesi Raya.
“Serta bagaimana memperbaiki hukum dan mematuhui konstitusi, bicara tentang geo politik global, dan masalah masalah strategis negara se-perti politik pangan dan ener-gi,” pungkasnya.
Bukan untuk Barter Kasus
Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah memastikan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri de-ngan Presiden RI, sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih terjalin baik.
Hal itu juga telah ditegaskan Megawati dalam pidato politik saat perayaan HUT ke-52 PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, pada Jumat (10/1).
“Ibu Mega sudah menegaskan sendiri pada saat pidato di HUT 52 PDI Perjuangan, 10 Januari 2025 lalu bahwa hubungan beliau dengan Presiden Prabowo masih dan terus terjalin dengan baik,” kata Said kepada wartawan, Jumat (16/1).
Said juga mengamini bahwa ada rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo. Namun, dia menegaskan bahwa rencana pertemuan kedua tokoh itu tidak ada hubungannya dengan kasus hukum yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK.
“Perlu saya tegaskan bahwa hubungan baik kedua tokoh jangan disimpulkan bahwa hal itu sebagai sinyal untuk membarter status hukum yang saat ini disangkakan kepada Mas Hasto. Kita perlu jernih dan jangan membuat kesimpulan secara jumping,” tegas Said.
Ketua DPD PDIP Jawa Timur itu tak memungkiri, Megawati memang memberi perhatian terhadap kasus hukum yang menjerat Hasto di KPK. Namun, penegasan itu disam-paikan Megawati agar hukum tidak dipolitisasi.
“Letakkan hukum dalam koridor hukum. Jadi jangan dimaknai pernyataan beliau sebagai bentuk barter dengan apa yang sekarang dialami Mas Hasto. Hal itu tidak ada kaitannya, dan bukan karakter Ibu Mega memperdagangkan hukum,” ucap Said.
Di sisi lain, Said juga mene-gaskan bahwa tidak masuknya PDIP ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran bukan diartikan sebagai partai oposisi. Menurut dia, Indonesia yang menganut sistem presidensial tidak mengenal istilah oposisi.
“Jadi posisi PDI Perjuangan akan tetap berada di luar pemerintahan, dan akan menjadi sahabat yang konstruktif bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Saya kira pilihan posisi seperti ini akan cende-rung lebih bisa menjadi sahabat yang tulus. Persahabatan tanpa konsesi,” jelas Said.
Lebih lanjut, Said enggan mengungkap secara rinci ihwal kapan pertemuan Megawati dengan Prabowo terlaksana. Namun, Said meyakini pertemuan Megawati dengan Prabowo akan membuat situasi politik nasional menjadi lebih baik.
“Pertemuan kedua beliau tokoh baik bagi kehidupan politik nasional, setidaknya meredakan kegaduhan yang tidak proporsional, terutama dari kalangan pendegung (buzzer). Doakan pertemuan kedua beliau bisa terlaksana setidaknya sebelum PDI Perjuangan melaksanakan Kong-res,” imbuhnya. (***)
Reporter : JP GROUP
Editor : GALIH ADI SAPUTRO