Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyampaikan bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) impor berupa base fuel akan tiba di Indonesia pada Kamis (2/10) mendatang.
Laode Sulaeman berharap, stok yang akan segera tiba itu bisa memenuhi kebutuhan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dikelola swasta. Meliputi Shell hingga bp AKR, kecuali SPBU Vivo.
”Untuk kebutuhan badan usaha lainnya ada di kargo kedua yang akan tiba tanggal 2 Oktober,” kata Laode Sulaeman kepada JawaPos.com (grup Batam Pos), Selasa (30/9).
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa stok BBM sebanyak 60.000 barel milik PT Pertamina (Persero) yang semula akan diserap SPBU swasta akan dipakai sendiri terlebih dahulu.
Alasannya, karena hingga saat ini sejumlah perusahaan tersebut masih melakukan finalisasi kesepakatan bersama Pertamina.
”Karena badan usaha lainnya, selain Vivo, masih memfinalkan poin-poin kesepakatannya dengan Pertamina. Maka 60 ribu barel tersebut masih akan dipakai Pertamina sendiri,” ujar Dirjen Migas.
Untuk diketahui, fenomena kelangkaan BBM di SPBU swasta masih menjadi perbincangan hangat. Akhirnya, Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral (ESDM), Pertamina, dan badan usaha penyedia BBM nonsubsidi atau swasta seperti Shell Indonesia, BP, hingga Vivo menyepakati pembelian BBM dari Pertamina untuk kuota hingga akhir tahun.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan, pihaknya pun akan melakukan impor demi mengatasi keterbatasan stok SPBU swasta. Menurutnya, BBM tersebut akan sampai di Indonesia paling lambat 7 hari.
”Mulai hari ini sudah dibicarakan, nanti habis ini lanjutkan dengan rapat teknis, stoknya, dan kemudian Insya Allah paling lambat 7 hari barang sudah bisa masuk di Indonesia,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Jumat (19/9).
Di sisi lain, dia menjelaskan stok BBM nasional masih cukup untuk 18-21 hari ke depan. Hanya saja permintaan yang naik membuat cadangan BBM pada SPBU swasta menipis.
Demi menjamin kualitas BBM yang diimpor, pemerintah bersama dengan Shell hingga Vivo pun juga menyepakati akan dilakukan joint surveyor. Jadi, akan ada pemeriksaan yang dilakukan sebelum BBM diberangkatkan.
Selain itu, disepakati pula adanya keterbukaan menyangkut soal harga. ”Sudah setuju juga terjadi open book dan ini teman-teman dari swasta juga sudah setuju,” tukas Bahlil. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : GUSTIA BENNY