Buka konten ini
KETUA DPRD Provinsi Kepri, Iman Setiawan, menanggapi wacana Gubernur Ansar Ahmad memperluasan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) atau FTZ secara menyeluruh di Kepri. Menurut Iman, rencana tersebut tidak mendesak dilakukan saat ini karena justru bisa menimbulkan persoalan baru jika tidak disertai kesiapan kelembagaan dan infrastruktur.
Ia menyampaikan bahwa investor pada dasarnya lebih membutuhkan kepastian hukum dan stabilitas regulasi dibandingkan sekadar perluasan wilayah FTZ. Kebijakan yang terlalu sering berubah-ubah akan menimbulkan kebingungan dan keraguan di kalangan investor.
“Jangan sampai kita terjebak pada euforia perluasan wilayah, sementara regulasi yang ada saja belum diterjemahkan secara optimal. Yang dibutuhkan investor itu kepastian hukum dan stabilitas kebijakan. Kalau kebijakan terus berubah, justru membuat investor ragu untuk masuk,” ujarnya, Minggu (14/9).
Selain aspek regulasi, Iman juga menyoroti faktor keamanan dan geopolitik. Menurut dia, Kepri adalah daerah perbatasan yang memiliki tantangan tersendiri. Jika FTZ diperluas tanpa sistem pengawasan yang memadai, risiko praktik ilegal seperti penyelundupan dan perdagangan lintas batas justru semakin besar.
“Konsekuensinya tidak kecil. Kalau diperluas tanpa pengawasan yang ketat, potensi aktivitas ilegal di perbatasan semakin tinggi. Itu bisa menjadi ancaman serius, bukan hanya bagi ekonomi daerah tetapi juga keamanan nasional,” tambah Iman.
FTZ di Bintan dan Karimun yang sudah memiliki payung hukum melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 1 Tahun 2024 pun masih berjalan stagnan. Hal ini disebabkan kelemahan tata kelola, keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur yang belum memadai, hingga minimnya pembiayaan.
Karena itu, DPRD Kepri mendorong agar pemerintah daerah bersama BP Bintan dan BP Karimun terlebih dahulu fokus memperkuat kelembagaan, membangun pelabuhan dan bandara strategis, serta memperketat koordinasi pengawasan lintas instansi.
“Perluasan FTZ menyeluruh memang terdengar besar dan ambisius, tapi yang lebih realistis adalah membenahi hal-hal mendasar. Kalau tidak, alih-alih menjadi solusi, justru akan membuka masalah baru,” tutupnya. (***)
Reporter : ARJUNA
Editor : RYAN AGUNG