Buka konten ini
PHNOM PENH (BP) – Empat hari pasca saling serang, Thailand dan Kamboja akhirnya sepakat untuk duduk bersama membahas kesepakatan gencatan senjata. Perundingan perdamaian itu rencananya digelar di Malaysia.
Dikutip dari Reuters, Minggu (27/7), Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan mengatakan, Thailand dan Kamboja telah menunjuk Malaysia sebagai mediator dalam konflik perbatasan mereka.
”Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet dan PM Sementara Thailand Phumtham Wechayachai dijadwalkan tiba di Malaysia pada Senin malam (28/7),” ujarnya kepada kantor berita negara Bernama.
Mohamad menyebut, pihaknya telah berbicara dengan Kamboja dan Thailand, dan dua negara itu sepakat tidak ada negara lain yang boleh terlibat dalam masalah ini.
”Mereka sangat percaya pada Malaysia dan meminta saya untuk menjadi mediator,” jelasnya.
Perundingan di Malaysia itu disepakati setelah PM Malaysia Anwar Ibrahim, yang juga menjabat sebagai ketua ASEAN, mengusulkan gencatan senjata pada Jumat. Disusul adanya dorongan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang menyebut kedua pemimpin telah sepakat untuk mengupayakan gencatan senjata.
Pada Sabtu, Trump menyam-paikan bahwa dirinya telah berbicara dengan PM Thailand dan Kamboja terkait konflik yang terjadi. Keduanya sepakat segera bertemu guna merundingkan gencatan senjata untuk mengakhiri pertempuran yang dimulai Kamis lalu.
”Kedua pihak tengah berupaya mencapai Gencatan Senjata dan Perdamaian segera,” tulis Trump di media sosial, sembari menambahkan negosiasi tarif dengan kedua negara ditangguhkan hingga pertempuran berhenti.
PM Kamboja Hun Manet menyatakan, pihaknya setuju untuk melakukan gencatan senjata segera dan tanpa syarat. Dia menyepakati usulan itu usai Trump mengatakan bahwa Thailand juga setuju untuk menghentikan serangan. Kepastian itu disampaikan Trump setelah berbicara dengan Pejabat PM Thailand Phumtham Wechayachai.
”Saya telah menjelaskan kepada Presiden Donald Trump bahwa Kamboja menyetujui usulan gencatan senjata segera dan tanpa syarat antara kedua angkatan bersenjata,” tulis Hun Manet di Facebook, seraya menambahkan bahwa dia juga telah menyetujui usulan gencatan senjata Malaysia sebelumnya.
Thailand menyikapi gencatan senjata dengan sangat hati-hati. Meski menghargai perhatian Presiden AS, namun Negeri Gajah Putih itu menegaskan jika belum bisa memulai pembicaraan selama Kamboja masih menyerang.
”Posisi kami tidak (ingin, red) melibatkan negara ketiga, namun kami menghargai kepedulian beliau (Trump, red),” ungkap PM sementara Thailand, Phumtham Wechayachai, kepada wartawan sebelum berangkat meninjau wilayah perbatasan.
Karena itu, lanjut dia, Bangkok telah mengusulkan adanya pertemuan bilateral antara menteri luar negeri kedua negara untuk merumuskan syarat-syarat gencatan senjata. Termasuk penarikan pasukan dan senjata jarak jauh.
Kondisi Terkini
Meski sudah sepakat untuk duduk bersama membahas gencatan senjata ini, kedua negara masih saling serang kemarin. Kamboja dan Thailand terus saling menuduh pihak yang lebih dulu melakukan serangan artileri di wilayah perbatasan yang disengketakan.
Kamboja menyatakan bahwa Thailand kembali memulai aksi permusuhan pada Minggu pagi. Kementerian Pertahanan Kamboja menyatakan Thailand telah melakukan penembakan artileri dan serangan darat di sejumlah titik sepanjang perbatasan.
Juru bicara kementerian mengatakan bahwa tembakan artileri berat diarahkan ke kompleks candi bersejarah. Selain itu, pasukan Thailand juga mulai dikerahkan di sepanjang perbatasan.
Thailand menegaskan, pihaknya hanya merespons serangan yang dilakukan oleh Kamboja. Militer Thailand menyebut, pasukan Kamboja telah menembakkan peluru ke sejumlah wilayah, termasuk dekat pemukiman warga, pada Minggu pagi. Salah satunya di wilayah Surin, Thailand, seperti pernyataan yang disampaikan pihak gubernur pada Reuters. Tak hanya itu, Kamboja juga disebut tengah mengerahkan peluncur roket jarak jauh.
Empat hari setelah pertempuran, jumlah korban tewas tercatat telah melebihi 30 orang, termasuk di dalamnya 13 warga sipil di Thailand dan 8 di Kamboja. Selain itu, lebih dari 200.000 orang telah dievakuasi dari wilayah perbatasan kedua negara.
Respons Kemenlu
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Judha Nugraha memastikan, pihaknya bersama KBRI Phnom Penh dan KBRI Bangkok terus memonitor dari dekat konflik bersenjata antara Kamboja dan Thailand. Pemerintah juga terus menjalin komunikasi dengan para WNI yang tengah berada di kedua negara guna memastikan kondisi mereka.
”Berdasarkan pemantauan dan komunikasi dengan berbagai pihak, tidak terdapat informasi adanya WNI yang menjadi korban konflik bersenjata tersebut,” ujarnya.
Menurutnya, KBRI Phnom Penh dan KBRI Bangkok juga telah mengeluarkan imbauan agar para WNI meningkatkan kewaspadaan, menghindari perjalanan ke wilayah konflik, serta terus memonitor situasi keamanan dari media dan otoritas setempat.
WNI juga diminta untuk segera melapor serta menghubungi hotline Perwakilan RI jika menghadapi situasi darurat. Dari keterangan KBRI Bangkok, terdapat 15 WNI yang tersebar di perbatasan Thailand-Kamboja. Mereka berada di di Trat, Sa Kaeo, dan Ubon Ratchathani. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : RYAN AGUNG