Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Badan Penyelenggara (BP) Haji tak ingin kasus-kasus penyeleng-garaan haji terulang kembali. Karena itu, mereka merekrut para mantan penyidik KPK di jajaran pejabat BP Haji.
Secara keseluruhan, terdapat delapan mantan penyidik KPK yang diboyong masuk BP Haji. Namun, identitas satu orang belum dibuka. Sedangkan tujuh lainnya sudah resmi dilantik. Enam di antara mereka adalah mantan penyidik KPK dengan latar belakang jaksa. Lalu, satu orang adalah penyidik dengan latar belakang polisi. Satu orang lagi yang namanya belum dibuka itu akan dilantik menjadi pejabat eselon 1 di BP Haji.
Satu di antara tujuh mantan penyidik KPK yang dilantik sebagai pejabat di BP Haji adalah Budi Agung Nugroho. Dia dipercaya menjabat direktur pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelayanan haji luar negeri. Budi merupakan mantan Kasatgas pembongkaran korupsi di KPK. Namun, dia masuk dalam rombongan pegawai KPK yang dikeluarkan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan.
Merujuk catatan 2021 lalu, Budi merupakan Kasatgas dalam penyidikan kasus rekening gendut yang menyeret Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka. Kasus tersebut sempat heboh karena BG saat itu sedang dicalonkan sebagai Kapolri. Budi juga terlibat dalam tim yang mengusut kasus suap reklamasi Teluk Jakarta pada 2016.
Selain itu, Budi pernah menangani kasus korupsi terkait dengan perubahan APBN di Kementerian ESDM pada 2013. Kasus tersebut menye-ret eks Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana.
Mantan pejabat KPK lainnya yang boyongan ke BP Haji adalah Chandra Sulistio Reksoprodjo. Dia adalah mantan kepala biro sumber daya manusia KPK. Lalu, ada Nurul Huda, mantan pengawas internal KPK yang dilantik jadi Kasubdit Pengawasan dan Pemantauan Layanan Haji Reguler di Dalam Negeri.
Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, keberadaan para mantan penyidik KPK di lembaganya itu adalah bentuk komitmen melaksanakan perintah Presiden Prabowo Subianto. Prabowo telah menginstruksikan agar membangun institusi pengelola perhajian yang lebih baik, profesional, dan berintegritas.
Dahnil mengatakan, sebagai lembaga setingkat kementerian yang dibentuk langsung oleh Presiden, BP Haji memiliki fokus utama untuk memastikan tata kelola haji yang akuntabel, transparan, serta bebas dari segala bentuk korupsi.
”BP Haji hadir untuk menjawab arahan Presiden. Kami memastikan tata kelola perhajian dijalankan dengan standar integritas yang tinggi,’’ katanya, Rabu (8/1).
Dia menegaskan, BP Haji tidak hanya memberikan pelayanan optimal kepada umat. Tetapi, juga berdampak luas bagi pembangunan bangsa. Dahnil mengatakan, tujuh mantan penyidik KPK yang telah dilantik itu dikenal memiliki integritas tinggi.
Dahnil menambahkan, komitmen BP Haji sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk menjadikan haji tidak hanya sebagai ritual keagamaan. Tetapi, juga pendorong pembangunan ekosistem ekonomi umat. Kemudian, penguatan nasionalisme dan toleransi.
Pada bagian lain, mantan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap mengapresiasi keputusan BP Haji. Menurut Yudi, kebijakan itu menjadi cerminan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo untuk memperkuat pemberantasan korupsi. Yudi yakin, para koleganya itu mampu menjadi agen berintegritas di BP Haji.
Biaya Haji Turun
Kementerian Agama (Kemenag) menyampaikan alasan di balik penurunan biaya haji 2025 dibandingkan 2024. Seperti diketahui, pemerintah dan DPR menyepakati rerata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2025 sebesar Rp89.410.258 per jemaah. Rerata BPIH tahun ini turun Rp4.000.027 dibandingkan 2024 yang ditetapkan Rp93.410.286 per jemaah.
Penurunan BPIH itu berdampak pada turunnya biaya perjalanan ibadah haji (bipih) yang jadi tanggungan jemaah. Tahun lalu rerata bipih adalah Rp56.046.171 per jemaah. Sedangkan tahun ini bipih sebesar Rp55.431.750 per jemaah.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan, mereka berhasil melakukan banyak efisiensi setelah proses negosiasi dengan penye-dia layanan di Arab Saudi. Efisiensi itu meliputi akomodasi atau hotel, konsumsi, maupun biaya layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Dia mengatakan, efisiensi juga bisa dilakukan pada komponen operasional layanan umum dalam negeri dan luar negeri. ”Total efisiensi ini mencapai Rp600 miliar,’’ katanya.
Alasan berikutnya terkait penurunan biaya haji tahun ini adalah pembelian sejumlah alat kebutuhan jemaah yang sudah difokuskan pada 2024. Sehingga tahun ini belum perlu membeli lagi.
’’Kita optimalkan alat yang ada saat ini, misalnya mesin pembaca dokumen travel, alat pendataan bio visa, dan lainnya. Alhamdulillah, ini bisa menurunkan biaya haji,’’ papar Hilman.
Dia mengatakan, Indonesia tahun ini mendapat kuota haji sebanyak 221 ribu jemaah. Jumlah itu terdiri atas 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 pembimbing di kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU), serta 17.680 jemaah haji khusus.
Pada bagian lain, MUI menyambut positif penurunan biaya haji itu. Sekjen MUI Amirsyah Tambunan mengatakan, penurunan biaya haji menunjukkan pemerintah memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan haji di Indonesia. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : YUSUF HIDAYAT