Buka konten ini
SURABAYA (BP) – Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi terkait dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di Mapolda Jatim kemarin (10/7). Dia memberikan keterangan di hadapan penyidik selama delapan jam sejak pukul 09.45 hingga berakhir 18.30.
Sebelum meninggalkan gedung mapolda, Khofifah menyampaikan bahwa penyaluran dana hibah dari APBD Jatim pada 2019 sampai 2022 lalu itu sudah tepat.
”Saya ingin menyampaikan bahwa semua proses penyaluran dana hibah sudah sesuai dengan prosedur,” kata Khofifah kemarin.
Khofifah keluar dari Ruang Subdit Tipikor Gedung Ditreskrimsus Polda Jatim dengan didampingi Kabiro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jatim Lilik Pudjiastuti, Kabiro Hukum Setda Jatim Adi Sarono, dan Kabiro Administrasi Pimpinan Setda Jatim Pulung Chausar. Dia merasa lega setelah memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik.
”Alhamdulillah hari ini saya hadir dalam proses untuk menyampaikan keterangan sebagai saksi atas beberapa tersangka,” papar Khofifah. Sejauh ini KPK telah menetapkan 21 tersangka atas dana hibah dari APBD Pemprov Jatim tersebut.
Lebih lanjut, Khofifah menerangkan bahwa selama delapan jam dia turut dikulik mengenai struktur organisasi pemerintah daerah (OPD) di Pemprov Jatim.
Hal tersebut yang menjadikan proses permintaan keterangannya cukup memakan waktu. Terlebih dia diminta untuk mengulas kembali sejumlah OPD pada kepemimpinannya periode 2021-2024 lalu.
”Tidak banyak (pertanyaan). Cuma kalau struktur di OPD ya satu pertanyaan jawabannya banyak. Karena kepala-kepala dinas, kepala badan, kepala biro, di tahun 2021 sampai 2024 kan banyak banget,” tambahnya.
Dia berharap agar keterangan yang disampaikan bisa mencukupi kebutuhan informasi KPK untuk pendalaman penyelidikan korupsi dana hibah pokmas. Pasangan dari Wakil Gubernur Emil Dardak itu juga menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan penyelewengan dalam penyaluran dana hibah. (*)
Reporter : JP GROUP
Editor : PUTUT ARIYO TEJO