Buka konten ini
RIO DE JANEIRO (BP) – Deklarasi para pemimpin negara yang tergabung dengan BRICS, yang di antaranya berisi kecaman terhadap kebijakan tarif Amerika Serikat (AS), disambut ancaman dari Donald Trump. Trump menyatakan akan mengenakan tambahan tarif 10 persen untuk mereka yang memilih beraliansi dengan BRICS.
Trump menyebut aliansi dengan BRICS sebagai bentuk “kebijakan anti-Amerika”. “Negara mana saja yang beraliansi dengan BRICS akan dikenakan kenaikan tarif 10 persen. Tak ada pengecualian. Terima kasih atas perhatiannya,” tulis presiden AS dua periode itu di akun Truth Social-nya.
Trump tak secara detail mengklarifikasi apa yang dia maksud dengan kebijakan anti-Amerika itu. BRICS, yang didirikan Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok, tengah menggelar KTT di Rio de Janeiro, Brasil. Kini, anggota kelompok tersebut bertambah dengan Afrika Selatan, Mesir, Ethiopia, Iran, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Indonesia.
“Saya pikir kami akan menyelesaikan sebagian besar persoalan tarif dengan sejumlah negara pada 9 Juli, baik dengan kesepakatan atau surat,” ujar Trump lebih lanjut, seperti dikutip dari AFP (6/7).
Di Rio de Janeiro, BRICS mendeklarasikan kekhawatiran terhadap tarif dagang yang diberlakukan AS. Menurut BRICS, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Tidak hanya itu, negara yang tergabung dalam BRICS mengancam akan me-ngurangi perdagangan global, mengurangi rantai pasok, dan menimbulkan ketidakpastian.
Menurut peneliti BRICS dari Universitas Sao Paulo Bruce Scheidl, KTT tersebut memberikan angin segar. “KTT ini menawarkan peluang terbaik bagi negara berkembang untuk merespons, dalam arti mencari alternatif dan mendiversifikasi kemitraan ekonomi mereka,” katanya.
Desakan AS
Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menegaskan tarif impor yang ditetapkan AS akan berlaku pada 1 Agustus nanti. Ia meminta agar negara yang ingin mempunyai kesepakatan tarif baru segera mengikuti kemauan AS. “Jika Anda ingin mempercepat semuanya, lakukanlah. Jika Anda ingin kembali ke tarif lama, itu adalah pilihan Anda,” ujarnya.
Meski pemimpinnya tidak hadir dalam pertemuan BRICS, Tiongkok merespons ancaman Trump. “Tiongkok berulang kali menyatakan, posisinya bahwa perang dagang dan tarif tidak memiliki pemenang, dan proteksionisme tidak menawarkan jalan ke depan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning.
Menurutnya, Tiongkok menentang keras penerapan tarif Trump untuk pemaksaan politik. Ia pun mengingatkan sikap Beijing yang menyebut kebijakan tarif itu tidak menguntungkan siapa pun.
Penguatan Kemitraan
Presiden Prabowo Subianto turut hadir dalam KTT BRICS. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut mendampingi menyatakan bahwa Prabowo mendorong penguatan kemitraan ekonomi antarnegara global south dan memperluas pemanfaatan New Development Bank (NDB).
Dalam keputusan BRICS, ada empat fokus penguatan, yakni multilateralisme, perdamaian global, kerja sama ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Bagi Indonesia, keempat agenda itu penting dalam memperluas akses pasar bagi produk nasional dan menciptakan ketahanan ekonomi di tengah gejolak global. “Kita punya BRICS yang diharapkan bisa juga menyerap pasar dari produk Indonesia,” katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memandang, meningkatnya ketidakpastian global bakal terjadi seiring dengan eskalasi tensi antara AS dan BRICS. “Kita sedang melihat, Bapak Presiden (Prabowo) menghadiri pertemuan BRICS dengan para pemimpin, dan kemudian Presiden Trump membuat statement bahwa kelompok BRICS dianggap tidak mendukung AS dan mengancam akan mengenakan tambahan tarif,” beber perempuan yang akrab disapa Ani itu.
Artinya, lanjutnya, Indonesia masih akan terus dihadapkan pada kondisi yang sangat dinamis. Karena itu, pemerintah bakal terus memantau perkembangan kebijakan global agar bisa merespons secara adaptif.
Ia menekankan pentingnya komunikasi dan hubungan baik dengan AS di tengah tekanan geopolitik yang meningkat. Dan, saat ini pembicaraan masih terus berlangsung.
“Ya, kita akan terus mengikuti saja karena Indonesia kan masih di dalam proses pembicaraan dengan pemerintah Amerika, gitu ya. Kita upayakan untuk optimal,” ujarnya setelah rapat kerja dengan DPR di Jakarta kemarin.
Kesepakatan Bank Sentral
Bank sentral dan kementerian keuangan negara-negara BRICS juga sepakat untuk memperkuat kerja sama internasional. Mereka mendorong sistem perdagangan multilateral yang terbuka, inklusif, dan berbasis rule-based trading system, serta mendukung penguatan inklusivitas dan representasi negara berkembang dalam tata kelola global. (*)