Buka konten ini
JAKARTA (BP) – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, menilai paket kebijakan stimulus ekonomi yang digulirkan Pemerintah untuk periode Juni-Juli 2025 sebagai langkah mitigasi untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan global yang meningkat.
Sebab menurutnya, memasuki triwulan II 2025, tekanan eksternal mulai menekan komponen pertumbuhan domestik. Indeks manufaktur global (PMI) mencatat pelemahan ke zona kontraksi, harga komoditas cenderung melemah, serta konflik geopolitik antara Iran dan Israel yang didukung AS sempat mendorong harga minyak melonjak 8 persen sebelum akhirnya mereda.
“Ini situasi global yang tidak makin membaik. IMF (Dana Moneter Internasional) dan Bank Dunia semua merevisi pertumbuhan tahun 2025 ini ke bawah,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan dikutip di Jakarta, Jumat (4/7).
Lembaga multilateral seperti Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global 2025 cenderung stagnan, dengan volume perdagangan dan investasi global mendekati nol atau bahkan negatif.
Di dalam negeri, sejumlah indikator mulai menunjukkan tekanan lanjutan. Aktivitas manufaktur nasional masuk zona kontraksi, penjualan semen yang sempat naik di April kini melemah pada Mei, begitu pula penjualan mobil yang turun signifikan.
“Ini menggambarkan bahwa sekarang mulai masuk dampak global itu terhadap pertumbuhan komponen pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelasnya.
Meskipun demikian, Sri Mulyani menyatakan bahwa secara keseluruhan, ekonomi Indonesia masih menunjukkan ketahanan. Inflasi inti terjaga di level 1,9 persen, ekspor tetap relatif stabil, dan neraca perdagangan mencatatkan surplus pada Mei 2025.
Namun untuk menjaga agar tekanan global tidak menurunkan laju pertumbuhan nasional secara drastis, pemerintah menggelontorkan paket stimulus ekonomi kedua di triwulan II-2025.
Untuk itu, Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi kedua di triwulan II-2025. Menkeu mengatakan, paket stimulus ini ditujukan untuk beberapa aktivitas yang diperkirakan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.
Diskon transportasi diberikan untuk diskon tiket kereta, tiket pesawat, dan tiket angkutan laut selama periode libur sekolah di Juni-Juli 2025 dengan anggaran Rp0,94 triliun.
Diskon tarif Tol juga diberikan pada periode libur sekolah dengan anggaran Rp0,65 triliun non-APBN. Penebalan bantuan sosial diberikan untuk tambahan kartu sembako sebesar Rp200 ribu per bulan untuk dua bulan dan bantuan beras pangan 10kg per bulan dianggarkan Rp11,93 triliun.
Kemudian, bantuan subsidi upah sebesar Rp300 ribu kepada 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta atau Upah Minimum Provinsi (UMP) kabupaten/kota, kepada 288 ribu guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan 277 ribu guru Kementerian Agama dianggarkan Rp10,72 triliun. Lalu, perpanjangan diskon iuran jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja sektor padat karya sebesar Rp0,2 triliun non-APBN.
“Dengan stimulus ini kita harapkan memitigasi kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang memang terus menerus didera tekanan dari global dengan bisa meng-compensate. Sehingga dampak terhadap tarif Presiden Trump yang oleh IMF, World Bank untuk Indonesia disebutkan akan menurunkan growth kita ke level 4,7 persen,” tutupnya. (*)
Reporter : JP Group
Editor : gustia benny